Kontroversi Pajak Sepeda, Perlukah?

Kisruh mengenai isu pemerintah tentang regulasi pajak sepeda telah resmi dibantah oleh Kementerian Perhubungan.

Tribun Bali/Net
Ilustrasi Sepeda Polygon 

Ada sebanyak 3000 sekolah yang menerapkan program ini.

Bagaimana jika pesepeda justru dikenakan pajak? Apalagi di masa pandemi? Ingat, saat ini kesehatan adalah prioritas utama bukan yang lain.

Pajak sepeda bukan merupakan instrumen kebijakan yang tepat saat ini.

Klarifikasi resmi pun sudah disampaikan oleh Kementerian Perhubungan.

Pilihan tersebut sudah tepat.

Selain situasi pandemi, keteresediaan fasilitas bersepeda saat ini juga belum optimal di semua wilayah.

Pajak sepeda sebaiknya dikaji mendalam tidak serta merta hanya berdasarkan perubahan gaya hidup yang sementara. 

Jangan sampai implementasi kebijakan pajak sepeda  hanya karena dalih kekurangan sumber pendapatan untuk infrastruktur bersepeda yang layak.

Kondisi perekonomian yang belum stabil dan masih perlu dipulihkan dalam waktu yang belum tentu harus mendapat perhatian sangat serius.

Alih-alih mengurangi beban ekonomi masyarakat, penerapan kebijakan pajak sepeda justru berpotensi menimbulkan beban baru terutama bagi lapisan masyarakat kelas menengah ke bawah jika mulai diterapkan pada saat pandemi.

Jika demikian apakah tujuan besar dari instrumen pajak untuk mencapai kesejahteraan masyarakat tercapai?

Coba kita pikirkan dan renungkan bersama. (*)

I Gede Heprin Prayasta

Mahasiswa Magister Ilmu Ekonomi Universitas Udayana

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved