Cadangan Kelistrikan Kritis, Pemprov Bali Diharapkan Eksplorasi Potensi Energi Baru Terbarukan

Laporan Jurnalis Tribun Bali, I Wayan Sui Suadnyana

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Kondisi cadangan kelistrikan Bali saat ini hanya sebesar 0,77 persen dan persentase tersebut masuk katagori sangat kritis.

Menimbang cadangan kelistrikan yang kristis Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali dinilai perlu meningkatkan cadangan kelistrikan supaya mencapai cadangan aman minimal 30 persen dari beban puncak.

Atas dasar tersebut, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali mendorong agar Gubernur Bali melakukan eksplorasi energi baru terbarukan.

 "Kami Fraksi PDI Perjuangan sangat mendorong saudara Gubernur meningkatkan eksplorasi potensi energi baru dan terbarukan," kata Wakil Ketua II Fraksi PDIP DPRD Bali, I Made Budastra.

• Otban Wilayah IV Lakukan Monitoring dan Evaluasi Protokol Kesehatan di Bandara Ngurah Rai

• Evakuasi KMP Dharma Rucitra III Sedikit Terhambat Karena Terkendala Keseimbangan Kapal

• Pasangan Kekasih Bersama Rekannya Dibekuk Satreskrim Polresta Denpasar, Ini Penjelasan Kepolisian

Hal itu Budastra katakan saat membacakan pandangan umum fraksinya mengenai Rancangan Peraturan Daerah Ranperda tentang Rencana Umum Energi Daerah RUED Provinsi tahun 2020-2050 dalam rapat paripurna, Senin (6/7/2020).

Budastra menjelaskan, energi baru terbarukan (EBT) yang bisa dieksplorasi di antaranya berupa panas bumi, biogas dan biomassa (dari sampah); tenaga surya, mini dan mikrohidro; angin/bayu dan air laut.

Selain sebagai upaya untuk meningkatkan cadangan kelistrikan, eksplorasi EBT tersebut juga sebagai upaya membangun sistem energi mandiri, berkeadilan dan berkelanjutan di Bali.

Terlebih, Bali sudah punya pengalaman dalam pilot projecting tentang Pembangkitan Listrik Tenaga Surya (PLTS), Pembangkitan Tenaga Angin/Bayu dan juga panas bumi.

Selain itu, pihaknya menilai Pemprov Bali juga perlu melakukan penyediaan energi bagi masyarakat yang belum memiliki akses terhadap energi untuk rumah tangga, transportasi, industri, pariwisata dan pertanian.

 "Dengan memanfaatkan sinar matahari (surya) melalui penggunaan sel surya (solar panel), dan ketenagalistrikan dengan berbasis baterai sebagai sumber energi bersih dan ramah lingkungan," jelasnya.

Budastra menambahkan, pada Bab V Kerja Sama, Pasal 8 ayat (1) Ranperda tersebut disebutkan bahwa Gubernur mengembangkan pola kerja sama dalam rangka pelaksanaan RUED RUED tahun 2020-2050.

Di Ayat (2) juga menyebutkan bahwa kerja sama dilakukan dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi lain, pemerintah kabupaten/kota, badan usaha, lembaga dalam negeri dan/atau luar negeri, lembaga pendidikan, lembaga riset dan  masyarakat.

Selain itu, Budastra juga mengusulkan agar Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dan Baga Utsaha Padruwen Desa Adat (BUPDA) juga dimasukkan dalam kerja sama.

Hal ini menurutnya penting dilakukan karena upaya pengadaan, pengelolaan dan pemanfaatan sumber energi dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan untuk diselenggarakan oleh lembaga diluar Perusahaan Listrik Negara (PLN).

• 33 Desa di Karangasem Sudah Terjangkit Covid-19, 78 Persen Transmisi Lokal

• Gugus Tugas Badung: Ada Penambahan Dua Kasus Meninggal Positif Covid-19

• Sekretaris PKB Denpasar Gus Rus Usulkan Rapid dan Swab Test Gratis bagi Warga yang akan Bepergian

"Langkah ini menjadi taktis dan strategis untuk menjangkau daerah-daerah yang secara geografis terisolir di daerah Bali untuk penyelenggaraan suatu sistem kelistrikan mandiri, yang bersumber dari EBT," jelasnya.

Sebelumnya, Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan, kapasitas terpasang kondisi kelistrikan di Bali tahun 2019 sebesar 1.440,85 MW.

Jika dirinci, jumlah tersebut di antaranya berasal dari kabel laut dari Pulau Jawa sebesar 400 MW, Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Celukan Bawang 426 MW, Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) Pesanggaran 201,60 MW dan Pembangkit Listik Tenaga Energi Baru Terbarukan (PLT EBT)  2,4 MW.

Sementara sisanya adalah Pembangkit Listrik Tenaga Bahan Bakar Minyak (PLT BBM) di Gilimanuk, Pemaron dan Pesanggaran sebesar 410,85 MW.

Meskipun kapasitas terpasang kondisi kelistrikan di Bali tahun 2019 sebesar 1.440,85 MW, tetapi daya mampunya hanya sebesar 927,20 MW.

Hal itu dikarenakan PLT BBM tidak dioperasikan, kecuali dalam keadaan darurat. Sementara itu, beban puncak tertinggi kelistrikan di Bali dicapai sebesar 920 MW.

"Sehingga apabila dibandingkan dengan daya mampu maka kondisi cadangan kelistrikan Bali hanya 0,77 persen dan ini masuk kategori sangat kritis, mengingat cadangan aman adalah minimal 30 persen dari beban puncak," kata Gubernur Koster dalam rapat paripurna DPRD Bali, Senin (29/6/2020).

Selain pemanfaatan energi untuk pembangkit listrik, tutur Koster, energi juga digunakan pada sektor lain, terutama pada sektor transportasi,  komersil, industri, rumah tangga dan sektor lainnya, terutama yang mendukung pariwisata. (*)