Dewan dan Akademisi Minta Anggaran Sektor Pertanian di Bali Dinaikkan

Windia mengatakan, seharusnya Pemprov Bali menaikkan anggaran untuk pembangunan sektor pertanian.

Apalagi, pada tahun ini Pemprov Bali menaikkan dana bantuan ke desa adat menjadi Rp 300 juta.

Di tengah adanya kenaikan bantuan kepada desa adat, dana yang diberikan kepada subak justru tidak mengalami kenaikan sama sekali.

Dari hal itu menunjukkan, bahwa orientasi pembangunan Pemprov Bali tidak berada di sektor pertanian, baik itu kepada para petani sendiri maupun lembaga pertanian seperti subak.

 "Jadi semuanya masih jauh dari harapan untuk mengembangkan pertanian dan mengembangkan lembaga-lembaga yang ada di pertanian," kata dia.

Harusnya, kata dia, Pemprov Bali dan pemerintah yang lain kini mulai mendidik lembaga pertanian, khususnya subak di Bali, agar bisa berekonomi.

"Jadi subak harus diperkuat dan diberdayakan, jangan dilemahkan lagi," pintanya.

Windia mengatakan, selain dilihat dari segi anggaran, ketidakseriusan pembangunan pertanian di Bali bisa dilihat dari minimnya produk hukum seperti Peraturan Daerah (Perda) di bidang pertanian yang harusnya dicetuskan oleh Pemprov bersama DPRD Bali.

Dirinya mengatakan, salah satu Perda yang harusnya dibuat yakni tentang Pertanian Berkelanjutan.

"Jadi (pembangunan pertanian harusnya) muncul dalam produk-produk legislatif kita, kalau tidak ya itu (berarti) omong kosong," tegas Windia. (*)