Breaking News:

1.972 Pekerja di Karangasem Telah Dirumahkan Tanpa Diberikan Gaji

Pegawai yang dirumahkan tanpa diberikan gaji hampir sebagian besar dari sektor pariwisata, setelah itu disusul sektor jasa.

Gambar oleh Gerd Altmann dari Pixabay
Foto ilustrasi pekerja yang dirumahkan atau di PHK 

TRIBUN-BALI.COM - Pekerja yang dirumahkan di Kabupaten Karangasem mencapai 2.726 orang yang terdata di Dinas Ketenagakerjaan dan  Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Karangasem.

Rinciannya yakni 1.972 pekerja tanpa diberi gaji oleh perusahaan, sisanya digaji hanya beberapa persen.

Pegawai yang dirumahkan tanpa diberikan gaji hampir sebagian besar dari sektor pariwisata, setelah itu disusul sektor jasa.

 Terbanyak bekerja di Hotel dan Restaurant. Seperti di Kecamatan Kubu, Kecamatan Abang, Kecamatan Karangasem, dan Kecamatan Manggis, serta Kecamatan Sidemen.

Polda Bali Gelar Operasi Patuh Agung Mulai 23 Juli 2020, Bakal Tilang Pengendara yang Melanggar Ini

Update Covid-19 di Bali: Bertambah 88 Pasien Sembuh, Kasus Positif 86 Orang dan Tiga Meninggal

GoPlay Bersama Citilink Hadirkan Pengalaman Baru dengan Menikmati Hiburan Selama Penerbangan

"Data yang dihimpun Disnakertrans Karangasem sebanyak 14 pekerja di PHK dan 2.726 orang dirumahkan untuk sementara. Sebanyak  1.972 pekerja tak diberi gaji, sisanya diberi gaji  beberapa  persen,"kata Kabid Hubungan Industrial, Dinas Tenaga Kerja dan  Trans, Nyoman Merta Edi, Jumat (17/7/2020).

Beberapa perusahaan tidak memberikan gaji ke pekerja yang dirumahkan lantaran tak ada pemasukan. Mengingat kunjungan wisatawaan sepi. 

Perusahaan yang  merumahkan pekerja mencapai 150 perusahaan lebih. Dan masih banyak perusahaan di Karangasem yang belum serahkan data.

Ditambahkan, petugas Dinas Tenaga kerja & Transmigrasi (Disnaker & Trans) Karangasem berencana akan mengusulkan bantuan sosial tunai (BST) ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali untk tenaga kerja yang di PHK & dirumahkan tanpa diberi gaji oleh pihak perusahaan yang bersangkutan.

Usulan segera akan dikirim ke Pemprov Bali. Kabupaten masih menunggu  format usulan dan kuota  yang didapat masing - masing Kabupaten / Kota.

Program ini mengacu Peraturan Gubernur (Pergub) Bali Nomor 15 Tahun 2020 tentang paket kebijakan percepatan  penangganan COVID di Bali.

Halaman
12
Penulis: Saiful Rohim
Editor: Wema Satya Dinata
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved