Percepat Verifikasi Fasilitas Pariwisata, Dispar Badung Akan Libatkan Asosiasi

TRIBUN-BALI.COM, MANGUPURA – Dinas pariwisata (Dispar) kabupaten Badung akan melakukan percepatan verifikasi terkait fasilitas pariwisata yang ada di kabupaten Badung.

Bahkan dalam mempercepat verifikasi tersebut, Dispar badung berencana akab melibatkan asosiasi pariwisata yang ada.

Kepala Dinas Pariwisata Badung Made Badra menjelaskan jika proses verifikasi yang dilakukan selama ini sudah berjalan dengan baik.

Kendati demikian pihaknya mengakui proses verifikasi mebutuhkan waktu.

• Terbaru Piala Dunia U- 20 di Bali, Lapangan Pendamping Venue Utama Stadion Dipta Gianyar Berubah

• Dapat DID Tambahan, Wabup Kembang usul prioritaskan sosial ekonomi & Program Pemberdayaan Anak Muda

• Sering Sebabkan Pemadaman, PLN Minta Masyarakat Tak Bermain Layang-layang Dekat Jaringan Listrik

Bahkan  Semua fasilitas pariwisata tersebut kecuali untuk hotel bintang 3 sampai 5, mengajukan permohoan verifikasi secara online.

Setelah itu, pemohon memperoleh list untuk diisi secara mandiri.

Ketika sudah mampu dipenuhi sekitar 70 persen, barulah tim verifikasi turun ke lapangan.

“Sampai saat ini, sudah ada 31 fasilitas pariwisata yang mendaftar. Itupun secara manual. Dari 31 pemohon, tim verifikasi sudah turun ke 27 pemohon,” ujar Badra saat di panggil Ketua DPRD Badung I Putu Parwata, Rabu (22/7/2020).

Pihaknya menjelaskan dari 27 pemohon tersebut dua dinyatakan belum lulus karena sejumlah persyaratan belum bisa dipenuhi.

 Bahkan pihaknya mengaku akan melakukan sosialisasi lagi kepada fasilitas pariwisata lewat zoom. Harapannya, semua fasilitas pariwisata bisa mendaftar.

Birokrat asal Kuta, Badung itu menjelaskan untuk mempercepat proses verifikasi, Badra berencana akan melibatkan asosiasi masing-masing yang ada di Gumi keris.

 Dengan begitu,  kata Badra, proses verifikasinya bisa lebih cepat.

“Saat ini ada 5 hotel bintang 2, nonbintang 449 buah, villa 792, restoran 737, DTW 39, spa 60 dan karaoke 15 buah. Ini harus diverifikasi,” jelasnya

Pada kesempatan itu, Badra pun mengharapkan dukungan Dewan terkait anggaran yang dibutuhkan.

• Bea Cukai Ngurah Rai Musnahkan Ratusan Jenis BMN Bernilai Ratusan Juta Rupiah

• Wayan Koster: Arak Bali Percepat Kesembuhan Pasien Covid-19, Percobaan 3 Hari Hasil Swab Negatif

• Satu Tenaga Kesehatan Positif Covid-19, Operasional Puskesmas Susut 2 Bangli Tutup Sementara 

Pihaknya mengaku membutuhkan anggaran sekitar Rp 400 juta untuk operasional dan honor tim.

Disisi lain Ketua DPRD Badung Putu Parwata,  mengku  sepakat akan memperjuangkan anggaran yang dibutuhkan Dispar pada perubahan APBD 2020 mendatang.

Namun sebelum itu, dirinya meminta tim verifikasi bekerja dulu sehingga proses verifikasi bisa berjalan cepat dan Badung bisa memperoleh pendapatan secara bertahap.

“Menyongsong new normal, verifikasi harus sudah dilakukan untuk semua fasilitas pariwisata. Misalnya hotel, restoran, objek wisata atau destinasi, hiburan, spa dan sebagainya,” tegasnya

Dengan terverifikasi, tegas Sekretaris DPC PDI Perjuangan Badung tersebut, objek maupun fasilitas pariwisata tersebut bisa segera beroperasi ketika sudah diizinkan.

“Verifikasi menjadi sesuatu yang sangat vital, untuk bisa beroperasinya fasilitas pariwisata di saat pandemic covid saat ini,” tegas politisi asal Kuta Utara tersebut.

Dengan beroperasi, katanya, akan ada peluang mmeperoleh pendapatan asli daerah (PAD).

Saat ini, tegasnya, Badung mengandalkan sektor pariwisata.

 “Tanpa ini Badung tak bisa apa-apa,” ujarnya sembari menambahkan, beban tetap Badung per bulan sekitar Rp 150 miliar. (*)