Jokowi Ingin PKK Dilibatkan Dalam Sosialisasi Protokol Kesehatan ke Masyarakat Secara Door to Door

TRIBUN-BALI.COM - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) kembali mengingatkan pentingnya perubahan perilaku masyarakat agar tetap disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan.

Mengingat, kasus terkonfirmasi positif Covid-19 terus meningkat, dengan angka kematian yang berada di atas rata-rata global.

"Oleh sebab itu pada kesempatan yang baik ini saya ingin agar yang namanya protokol kesehatan, perubahan perilaku di masyarakat, betul-betul menjadi perhatian kita," katanya, dalam rapat terbatas penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (3/8/2020).

Presiden menyarankan agar sosialisasi penerapan protokol kesehatan semasif mungkin.

• Meski Sudah Dibuka, Pariwisata Bali Belum Berjalan Normal Seperti Sediakala

• Soal Anjuran Minum Arak, Bupati Gianyar Masih Tunggu Kajian

• BREAKING NEWS-Ribuan Orang Gelar Aksi Damai Ajegkan Tradisi Bali di Depan Bajra Sandhi

Misalnya, dua minggu pertama sosialisasi khusus hanya penggunaan masker, dua minggu selanjutnya sosialisasi jaga jarak atau cuci tangan.

"Tidak dicampur urusan cuci tangan, urusan jaga jarak, urusan tidak berkerumun, pakai masker," katanya.

Agar lebih efektif, menurut Presiden, sosialisasi untuk masyarakat kalangan menengah ke bawah harus door to door.

Oleh karena itu, Presiden meminta Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) ikut menyosialisasikan protokol kesehatan.

"Saya enggak tahu kalau ibu-ibu khawatir masalah Covid-19, mungkin kita rem.

"Tapi kalau ibu-ibu siap, saya kira PKK ini, saya pikir sangat efektif door to door urusan masker."

"Perubahan perilaku ini benar-benar harus kita lakukan dengan komunikasi mungkin di tv, di medsos secara masif selama dua minggu ini dengan cara-cara yang berbeda," paparnya.

Presiden Jokowi sebelumnya kembali menyoroti penyerapan anggaran Covid-19 oleh kementerian dan lembaga yang masih sangat minim.

Dari Rp 695 triliun anggaran penanggulangan Covid-19, baru Rp 141 triliun atau 20 persen yang dibelanjakan.

"Sekali lagi baru 20 persen, masih kecil sekali," kata Presiden dalam rapat terbatas penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (3/8/2020).

• Berlangsung Dramatis! 4 Anggota Polisi di Bali Ini Selamatkan Ibu Melahirkan di Atas Mobil Patroli

• Empat Personil Polsek Blahbatuh Selamatkan Ibu Melahirkan, Bayi Lahir di Mobil Patroli

• Kronologi Putu Astrawan Terpaksa Ditembak Polisi Saat Ditangkap Dipersembunyiannya di Kebun Cengkih

Presiden mengatakan, penyerapan anggaran tertinggi saat ini berada di perlindungan sosial, yakni 38 persen, kemudian program UMKM 25 persen.

Di luar itu, penyerapan atau realisasi anggaran sangat kecil sekali.

Jangankan realisasi anggaran, menurut Presiden, masih ada 40 persen kementerian dan lembaga yang belum memiliki DIPA (daftar isian pelaksana anggaran).

"Artinya apa? Di kementerian, di lembaga, aura krisisnya betul-betul belum, ya belum, masih sekali lagi kejebak pada pekerjaan harian."

"Enggak tahu prioritas yang harus dikerjakan," ucapnya.

Oleh sebab itu, Presiden meminta Ketua Komite Kebijakan Covid-19 untuk membuat rincian kementerian mana saja yang penyerapan anggarannya masih rendah.

Sehingga, menurutnya akan terlihat manajemen krisis yang ada di masing-masing kementerian dan lembaga.

"Saya minta pak ketua, urusan ini didetailnya satu per satu dari menteri-menteri yang terkait."

"Sehingga manajemen krisis kelihatan, lincah, cepat, trouble shooting, smart short cut, dan hasilnya betul-betul efektif, kita butuh kecepatan," perintahnya.

Presiden Jokowi menilai suasana masyarakat berada pada posisi yang khawatir terhadap penyebaran Covid-19, pada beberapa pekan belakangan.

"Saya tidak tahu sebabnya apa, tetapi suasana pada minggu-minggu terakhir ini kelihatan masyarakat berada pada posisi yang khawatir mengenai Covid-19."

"Entah karena kasusnya meningkat, atau terutama kalangan menengah ke atas melihat karena orang yang tidak taat pada protokol kesehatan tidak semakin sedikit, tapi semakin banyak," paparnya.

Menurut Presiden, tingkat kematian atau fatality rate di Indonesia mencapai 4,7 persen dari total kasus terkonfirmasi positif.

Angka kematian tersebut lebih tinggi 0,8 persen dari tingkat kematian global.

" Ini yang saya kira menjadi PR kita bersama," tuturnya.

Sementara, recovery rate atau tingkat kesembuhan, menurut Presiden, terus meningkat, dengan angka saat ini mencapai 61,9 persen.

"Saya kira juga bagus terus meningkat angkanya."

"Oleh sebab itu pada kesempatan yang baik ini saya ingin agar yang namanya protokol kesehatan, perubahan perilaku di masyarakat betul-betul menjadi perhatian kita," ucapnya.(*)

Artikel ini telah tayang di Wartakotalive dengan judul Jokowi Ingin Libatkan PKK Sosialisasikan Protokol Kesehatan ke Masyarakat Door to Door,