Breaking News:

Pemkab Buleleng Anggarkan Rp 4 Miliar Lagi untuk Program JKN PBI di APBD Perubahan 2020

Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI), hingga akhir 2020 ini.

Istimewa
Sekda Buleleng, bersama DPRD Buleleng dan BPJS Cabang Singaraja, saat menggelar rapat koordinasi, pada Selasa (18/8/2020) 

TRIBUN-BALI.COM,  SINGARAJA - Pemerintah Kabupaten Buleleng telah memasang anggaran sebesar Rp 4 Miliar pada APBD Perubahan 2020.

Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI), hingga akhir 2020 ini.

Sekda Buleleng, Gede Suyasa ditemui sesuai menggelar rapat koordinasi bersama DPRD Buleleng dan BPJS Kesehatan pada Selasa (18/8/2020) mengatakan, Pemkab sejatinya telah menyiapkan anggaran hasil urunan antara Pemkab Buleleng dan Pemprov Bali sebesar Rp 97 Miliar untuk program JKN PBI.

Namun mengingat saat ini pusat telah mengeluarkan Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang perubahan tarif iuran untuk PBI, dari yang semula sebesar Rp 42 ribu per orang, kini menjadi Rp 25.500 per orang.

Reservoir Monang-maning Telan Anggaran Rp 3,7 Miliar, Kapasitas 1.000 Meter Kubik

Ekspedisi Aksi 1.000 Bunda, Kampanye Memerangi Kelaparan Singgah di Banyuwangi

Mayat Wanita Muda Ditemukan Dalam Kondisi Setengah Telanjang, Mayat Andresta Tersangkut di Batu

Meski terjadi pengurangan beban pembayaran, nyatanya Pemkab masih membutuhkan anggaran lagi sebesar Rp 4 Miliar, agar Buleleng bisa mencapai UHC (universal health coverege) 95 persen di bulan Desember.

Anggaran Rp 4 Miliar itu sebut Suyasa sudah dipasang oleh pihaknya dalam rancangan APBD Perubahan 2020, dan kini tinggal menunggu pembahasan di DPRD Buleleng.

Asal tahu saja, menurut data yang dihimpun dari Dinas Sosial per Januari 2020, jumlah PBI di Buleleng sebanyak 317.244 orang, sehingga UHC Buleleng saat ini baru 93 persen.

"Meski terjadi pengurangan tarif iuran PBI, kita sesungguhnya kekurangan lagi Rp 4 Miliar. Saat ini kita UHCnya baru 93 persen.

Dengan menambah lagi Rp 4 Miliar, setiap bulan jumlah PBI akan akan kami tambah sekitar 1.500 sampai 2.000 orang, sehingga sampai akhir Desember  nanti  Buleleng bisa mencapai UHC sampai diatas 95 persen," terang Suyasa.

Sementara Ketua Komisi IV DPRD Buleleng, Luh Hesti Ranitasari mengatakan, dengan situasi pandemi covid-19 ini, harus ada beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk jaminan kesehatan masyarakat kurang mampu.

Mengingat Pemkab Buleleng telah memasang anggaran Rp 4 Miliar dalam rancangan APBD Perubahan 2020, maka dirinya akan melakukan pembahasan secara internal, agar anggaran tersebut dapat segera diselesaikan dalam pembahasan APBD Perubahan 2020. (*)

Penulis: Ratu Ayu Astri Desiani
Editor: Wema Satya Dinata
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved