Sambut Kemerdekaan, IHGMA Bali Harapkan SDM Unggul Muncul dari Bali

Laporan Wartawan Tribun Bali, A A Seri Kusniarti

TRIBUN-BALI.COM, MANGUPURA– Dewan Pengurus Daerah (DPD) Indonesian Hotel General Manager Association (IHGMA) Bali, kembali menggelar kegiatan rutin tahunan peringatan hari proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 tahun 2020.

Sekitar 21 anggota IHGMA Bali hadir dalam agenda yang dikemas dalam Diskusi Merah Putih bertema “Peran Kepemimpinan di Industri Perhotelan dalam Mendukung SDM Unggul Indonesia Maju”.

Acara ini, diselenggarakan di Sovereign Bali, Tuban, Badung, Bali, Senin (17/8/2020) malam.

Menurut organizing committee, Ketut Swabawa, CHA, acara yang diselenggarakan keempat kalinya sejak IHGMA berdiri dilaksanakan dengan sederhana tanpa mengurangi makna nasionalisme.

“Sebelumnya IHGMA Bali telah membuat konsep seminar Green Tourism pada 2017, lalu sosialisasi Sustainable Tourism pada 2018 dan pada 2019 lalu dengan tema “Peran IHGMA Bali Sebagai Stakeholder Pariwisata Mendukung Pariwisata Berkualitas”.

• Tim Bidpropam Polda Bali Lakukan Sidak di Polres Badung, Ini yang Diperiksa

• Ikuti Rapimnas 2020 Secara Daring, DPW LDII Bali Telah Siapkan Delapan Studio

• Jadi Klaster, Undiksha Tiadakan SMBJM CBT, Seleksi Dialihkan Secara Portofolio

“Tahun ini di tengah situasi keprihatinan akibat pandemi Covid-19. Kita laksanakan dengan acara sederhana, berupa diskusi tentang peranan kepemimpinan dalam mendukung SDM Unggul Indonesia Maju,” ujarnya saat membuka acara.

Ketua DPD IHGMA Bali, Nyoman Astama, menyampaikan makna kemerdekaan dikaitkan dengan konsep kepemimpinan sesuai akronim dari LEADER itu sendiri.

“Pemimpin harus memiliki misi Leveraging (meningkatkan), Empathy (peka dan peduli terhadap situasi), Adapatable (menyesuaikan diri), Decisive (mampu merumuskan), Enthusiasm (antusias), Responsible (tanggung jawab),” sebutnya.

Konsep ini akan memudahkan mewujudkan SDM unggul dan kompeten, sehingga seluruh tim bergerak sejalan dengan misi perusahaan mencapai tujuan.

“Selain itu, secara eksternal, kepemimpinan di bidang pariwisata, harus diterapkan dalam bentuk tanggung jawab sosial terhadap lingkungan dan destinasi sehingga bisa sustainable,” kata I Nyoman Astama,CHA.

Ia berharap dalam masa jabatannya sebagai Ketua DPD IHGMA Bali periode masa bakti 2016-2020 ini, akan terus lahir SDM unggul calon-calon GM dari Bali yang mumpuni. 

Bali merupakan DPD IHGMA terbesar dan pertama terbentuk, dalam tatanan IHGMA secara nasional.

“Bali juga diharapkan dapat menjadi role model dalam skill competency serta pengelolaan asosiasi yang profesional secara internal maupun eksternal,” ujarnya.

Wakil Ketua Umum DPP IHGMA, I Made Ramia Adnyana, CHA, berharap asosiasi dapat bermanfaat bagi anggota dan industri.

Menjembatani kepentingan bersama, untuk hasil yang dinikmati bersama pula.

DPD IHGMA Bali, kata dia, sangat konsisten dalam memposisikan asosiasi tentang peran dan kontribusinya.

“Dengan semangat hari kemerdekaan ini, kita berharap para pemimpin usaha perhotelan dapat menyerap nilai-nilai perjuangan dan nasionalisme terutama di masa pandemi ini, untuk berjuang memproteksi perusahaan, karyawan serta pemilik usaha agar dapat bangkit kembali. Ini kan outputnya akan dinikmati masyarakat luas termasuk di luar pariwisata, karena industri ini yang akan menggerakan sektor lainnya,” tegas Ramia Adnyana.

Perlu diketahui, saat ini member DPD IHGMA Bali terdiri 128 GM mengelola 12.410 room night (kamar), dan memimpin karyawan 14.136.

IHGMA berharap seluruh GM hotel, villa, di Bali dapat bergabung dengan IHGMA.

Sehingga memudahkan koordinasi ke depannya, dan ikut serta dalam memajukan pariwisata melalui asosiasi.

Para peserta diskusi mendapatkan kesempatan menyampaikan pandangan, maupun idenya terkait topik diskusi tersebut.

Beberapa GM, memberi pandangan seorang pemimpin dapat membedakan antara benar dan baik, dikuatkan lagi dengan jiwa kepemimpinannya.

Kemudian ada yang membahas  tentang integritas sebagai karakter yang dapat dipercaya, jujur, serta tidak membiarkan hal yang keliru atau salah terjadi.

Salah seorang peserta menyampaikan bagaimana kepemimpinan, diartikan sebagai kebesaran hati untuk menilai diri sendiri. 

Ada pula yang mengingatkan, pemimpin tidak bisa egois, sebaliknya harus mampu menerima kritik dan melakukan instropeksi diri. 

Pada kesempatan tersebut, juga diadakan penyerahan Surat Ketetapan (SK) pembentukan panitia pelaksana Musyawarah Daerah Pertama DPD IHGMA Bali / 2020.

Eka Pertama, Ketua Panitia, menyampaikan pemilihan ketua akan dilakukan secara online voting.

“Kami akan seleksi kandidat hingga tiga besar, pada akhirnya untuk bertarung dalam pemilihan ketua. Misi kami adalah bagaimana menyukseskan Musda pertama ini, agar dapat melahirkan ketua terpilih yang mampu memimpin asosiasi ini kedepannya dengan baik sesuai AD/ART IHGMA,” tegas Eka Pertama. 

Dalam wawancana di akhir acara, Astama dan Ramia menanggapi kondisi seandainya ada perubahan jadwal atas pembukaan destinasi Bali fase ke-3 untuk wisatawan mancanegara.

Astama cenderung mengajak para stakeholder berpikir lebih realistis, mengkombinasikan antara kondisi saat ini dengan nasib industri ke depannya.

“Selama 5 bulan ini kita sudah sangat terpuruk, tidak bisa dibayangkan jika kondisi ini akan lebih lama,” katanya.

Untuk itu, kata dia, pemerintah harus segera membuat keputusan jika sudah ada prediksi saat ini, menganalisa lebih dalam dengan perhitungan yang risk taker but controllable karena trust ini harus terbangun.

“Yang terpenting kan sistem kelolanya harus teliti dan berorientasi ke depan,” imbuh Astama.

Mungkin jika dibuat lebih spesifik dengan pembatasan tertentu, seharusnya 11 September tetap bisa dibuka, karena banyak juga yang berharap seperti ini.

“Pemerintah pasti sudah punya rencana matang memutuskan jadi atau diundurnya pembukaan tersebut,” kata Astama.

Lain halnya Ramia Adnyana, yang menyampaikan keputusan pembukaan destinasi pada 11 September 2020 adalah keputusan pemerintah pusat.

Ia juga menyebutkan pihak industri saat ini, sudah megap-megap tidak jelas melihat kondisi keuangan perusahaan yang semakin menipis untuk membayar listrik dan gaji karyawan selama ini.

“Kita menghormati keputusan Pemprov Bali maupun nasional, namun jika bisa kami sarankan sebaiknya saat ini ada stimulus dari pemerintah, untuk menggairahkan masyarakat lokal dan domestik untuk berwisata di Bali,” tegasnya.

Mustahil mereka akan datang ke Bali dalam kondisi pendapatan yang berkurang, bahkan ada yang kosong sama sekali.

Maka pemerintah harus jelas dan tegas, stimulus apa yang bisa diberikan untuk industri sehingga nasib tenaga kerja yang jumlahnya ribuan ini dengan keluarganya bisa dibantu.

“Terkait reputasi ini, perlu dipikirkan bahwa Bali butuh dibantu saat ini jangan sampai timbul gesekan sosial atau bahkan kriminal, yang lebih parah akibat sulitnya masyarakat memenuhi kebutuhan dasar pangannya,” tegasnya. (*).