Breaking News:

Desa Adat di Klungkung Diwajibkan Punya Pararem Pengelolaan Sampah

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Klungkung AA Ngurah Kirana mengungkapkan, penanganan sampah menjadi tanggung jawab semua pihak

Tribun Bali/Eka Mita Suputra
Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta ketika memberikan sosialisasi ke Bendesa se-Klungkung terkait pembuatan pararem tentang pengelolaan sampah, Rabu (19/8/2020) lalu. 

TRIBUN-BALI.COM, SEMARAPURA - Pemkab Klungkung mulai melibatkan desa adat, untuk ikut mengelola sampah di Klungkung.

Setiap desa adat di Klungkung nantinya diwajibkan membuat pararem, yang mengatur kebiasaan masyarakat untuk memilah sampah dari rumah tangga dan mengelolanya hingga tuntas di wilayah desa.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Klungkung AA Ngurah Kirana mengungkapkan,  penanganan sampah menjadi tanggung jawab semua pihak, mulai dari Pemkab, desa dinas, termasuk desa adat.

Hal ini juga telah ditegaskan dalam Peraturan Gubernur No 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber dan Perda Kabupaten Klungkung Nomor 7 Tahun 2014, tentang Pengelolaan Sampah.

Layangan Besar Jatuh Timpa Merajan Warga Hingga Rusak di Perumahan Primaloka Denpasar

Menteri Perindustrian Optimis Pemangkasan Impor Bakal Meningkatkan Produksi Manufaktur Nasional

Ratusan Koperasi di Badung Tidak Sehat, Pemkab Akan Buatkan Aplikasi khusus Koperasi

Desa Adat pun diminta menyiapkan pararem (peraturan tertulis) tentang pengelolaan sampah wilayah di desa adat.

 Pemkab sudah mensosialisasikan pembuatan pararem ini ke para  bendesa adat.

" Kami kira peran desa adat nanti akan sangat signifikan, dalam mengatur kebiasaan warga di lingkungan desa adat.

 Pararem ini nantinya diharapkan biasa mengatur kebiasaan masyarakat untuk memilah sampah dari rumah tangga, lalu dikelola di desa," ujar AA Kirana, Jumat (21/8/2020).

Setelah sampah dipilah dari sumbernya dalam bentuk sampah organik, sampah non organik dan residu, pihak desa adat agar berkoordinasi dengan desa dinas untuk mengelola sampah yang sudah dipilah tersebut.

Tahun 2021 setiap desa dinas diwajibkan untuk sudah mampu mengelola sampahnya sendiri, bisa dengan sistem TOSS (tempat olah sampah setempat) atau TPST (tempat pengelolaan sampah terpadu).

Halaman
12
Penulis: Eka Mita Suputra
Editor: Wema Satya Dinata
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved