Pada RKTM 2020 di Bali, Kemenperin Tegaskan Fokus Anggaran untuk Pemulihan Ekonomi Nasional

Laporan Wartawan Tribun Bali, Zaenal Nur Arifin

TRIBUN BALI.COM, MANGUPURA - Sejumlah langkah strategis dari Kementerian Perindustrian dalam penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional dipaparkan langsung oleh Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita kepada Menko Bidang Perekonomian pada Rapat Koordinasi Tingkat Menteri (RKTM) 2020.

Dalam pertemuan RKTM tersebut membahas dua hal, hal pertama berkaitan bagaimana masing-masing kementerian/lembaga dibawah Kemenko Perekonomian melakukan penyerapan anggaran dan kedua adalah mengenai program pemulihan ekonomi nasional.

Mengenai penyerapan anggaran di Kemenperin sampai hari ini dan bagaimana perumusan kedepan sampai pada bulan Desember nanti, sudah disampaikan kepada Menko Airlangga pada pertemuan siang tadi.

“Dari sekian anggaran kalau dalam konteks Kemenperin yang tidak bisa terserap, kami mempunyai perumusan penyerapan itu sebesar 93 persen. Artinya dari sekitar 7 persen sebagian besar dari 7 persen ini adalah berkaitan dengan penyerapan anggaran dari belanja pegawai,” imbuh Menperin Agus Gumiwang, Jumat (21/8/2020).

• Kapasitas Tempat Tidur di 2 RS Rujukan Covid-19 di Tabanan Hampir Penuh

• Desa Adat di Klungkung Diwajibkan Punya Pararem Pengelolaan Sampah

• Kisah Pilu Gusti Ayu Arianti, Bayinya Meninggal Setelah Terlambat Ditangani karena Harus Rapid Test

Kenapa tidak terjadi penyerapan belanja pegawai? Seperti kita ketahui kebijakan tunjangan kinerja (tukin) dan tidak ada THR untuk eselon I dan II.

Tapi yang cukup signifikan di Kemenperin itu adalah ketika di tahun 2020 sebenarnya kami sudah menganggarkan untuk menyerap CPNS baru sejumlah 2.000 orang tapi yang disetujui oleh KemenPAN-RB hanya 400.

“Jadi bisa dibayangkan ada space anggaran yang tidak terpakai dari 2.000 yang sudah kita alokasikan untuk penyerapan CPNS baru sekarang tapi yang disetujui KemenPAN-RB hanya 400.

Tapi ada satu indikator yang sangat baik yang tadi disampaikan oleh Ibu Menteri Keuangan bahwa kalau berkaitan dengan sisa dari penyerapan anggaran untuk belanja pegawai itu sekarang bisa dialihkan untuk program lain asal dapat persetujuan dari DPR RI,” papar Menteri Agus.

Nanti ada sekitar Rp 100 miliar anggaran yang ada di Kemenperin akan kami konsultasikan kepada DPR RI untuk bisa segera kita alihkan kepada program-program yang lebih prioritas dan achievable di tahun 2020 ini.

Dalam konteks pemulihan ekonomi nasional yang dilakukan Kemenperin saat ini hampir selesai membuat suatu road moll berupaya menekan atau mendorong substitusi impor sejumlah 35 persen sampai akhir 2020.

Terdapat beberapa faktor yang mendukung untuk dapat tercapainya misi dari substitusi impor 35 persen ini tentu banyak sekali melibatkan kementerian/lembaga lain.

“Sebut saja instrumen-instrumen yang kita miliki untuk mengatur agar supaya impor-impor dari luar negeri bisa kita kelola secara baik. Tapi saya minta catatan Kemenperin tidak anti impor. Jangan salah baca. Kementerian Perindustrian itu bukan anti impor. Selama produk-produknya belum atau tidak ada dihasilkan di dalam negeri baik bahan baku dan barang modal, silahkan impor kalau memang tidak ada,” ungkap Menperin Agus Gumiwang.

Ia menambahkan tapi sambil itu berjalan bahan baku dan barang modal yang belum bisa diproduksi dalam negeri itu yang akan kita coba tumbuhkan.

Kita bicara lartas atau barang yang dilarang dan/atau dibatasi pemasukan atau pengeluarannya ke dalam maupun dari daerah pabean, salah satunya yang bisa kita dorong dari lartas misalnya penerapan minimum impor pricing.

• Pemesanan Tiket Penerbangan Maskapai Lain Kini Tersedia di Website Penjualan AirAsia.com

• Ini Alasan Valentino Rossi Menolak Pensiun dari MotoGP Meski Maut Mengintai

• Saru Warga Jembrana Sembuh dari Covid-19 dan Dipulangkan

Tentu kita melakukan benchmark dengan beberapa negara yang ada dimana sebut saja contohnya Vietnam.

Di Vietnam itu juga menerapkan minimum impor price untuk beberapa item, sebut saja keramik.

“Jadi barang-barang yang masuk ke Vietnam mereka terapkan minimum impor price nya. Jadi dia tidak bisa menerapkan harga dibawah import price. Sehingga apa? Dugaan saya itu untuk mem-protect industrial dalam negeri mereka. Contoh saja keramik yang diproduksi di Vietnam harganya bisa kompetitif dengan yang diimpor dari Negara lain,” imbuh Menteri Agus Gumiwang.

Selanjutnya kebijakan safe guarding kalau kita bandingkan dengan beberapa Negara  yang jadi kompetitor kita, safe guarding kita ini sangat kecil sangat sedikit.

Belum lagi kita bicara soal SNI, kita bicara soal Lembaga Sertifikasi Produk (LSP). Dimana di Jepang, Malaysia, China  itu hanya ada satu lembaga sertifikasi produk.

Dan di Indonesia ada 69 Lembaga Sertifikasi Produk, Kenapa mereka hanya menyiapkan satu LSP di Negaranya masing-masing?

“Dugaan saya itu agar supaya barang-barang impor dari Negara lain susah masuk, jadi dipersulit. Kita ada 69 (LSP). Jadi kalau mereka cuma ada satu kan antri. Barang-barang yang mau masuk itu kan ngantri, itu kan butuh waktu. Waktu itu dalam konteks industri sangat penting karena waktu itu ada spare time di kita untuk produksi dalam Negeri kita untuk tumbuh,” tambahnya.

“Dalam kacamata Kemenperin, pemulihan ekonomi nasional itu tidak melulu berkaitan dengan keberadaan anggaran. Policy-policy atau kebijakan-kebijakan usulan dari kami misalnya salah satu dari instrumen mengembalikan dari post border ke border. Itu yang salah satu sudah kami kaji,” sambung Menperin Agus Gumiwang.

Kemudian misalnya juga bagaimana kita mengatur pelabuhan impor bagi beberapa produk supaya pelabuhan impornya tidak kita izinkan di Pulau Jawa.

Jadi beberapa produk yang datang dari beberapa negara kompetitor kita boleh impor tapi masuknya dari Timur dari pelabuhan Papua, Maluku dan sebagainya. Beberapa item yang memang sebenarnya produk dalam negeri itu sudah kuat.

“Dalam kacamata Kemenperin untuk mendorong cepatnya pemulihan ekonomi nasional tidak melulu berkaitan dengan anggaran. Kalau berkaitan dengan program baru yang kami usulkan dalam rapat ini pertama berkaitan dengan pengembangan industri bintuni yang tadinya Kerja sama pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sekarang kami usulkan ditarik menjadi APBN,” jelasnya.

Menurutnya tujuannya adalah agar pengembangan kawasan bintuni ini kalau ditarik melalui APBN bisa lebih cepat terealisasi.

Kalau disetujui anggarannya pada tahun ini karena ini multi years mulainya tahun 2020, kami kemudian melakukan lelang.

Pada 2021 semua konstruksi yang ada di kawasan itu selesai, 2022 konstruksi dari potensi industri itu akan mulai. Kemudian di tahun 2023 nanti sudah mulai produksi.

“Kenapa kami mengusulkan perubahan skema dari KPBU ke APBN? Agar supaya ada pecepatan. Program baru kedua yang kami usulkan tadi berkaitan dengan sentra IKM dalam rangka memfasilitasi dan mendukung program beli produk rakyat. Kami akan melakukan match making antara produk rakyat yang tidak terserap tersebut dengan IKM-IKM yang ada di Indonesia,” ujarnya.

Dimana produk-produk rakyat tersebut akan dijadikan bahan baku bagi IKM-IKM tersebut dalam dia memproduksi sesuai dengan kegiatan IKM tersebut.

Jadi beli produk rakyat ini program yang akan dan sudah kami usulkan barusan dalam rangka penyerapan produk rakyat yang akan kami kawinkan dengan produk IKM dimana produk rakyat tersebut akan dijadikan sebagai bahan baku.(*)