Penjualan TikTok di AS Wajib Meminta Persetujuan Pemerintah China

TRIBUN-BALI.COM - Pemerintah China meminta ByteDance Ltd, pemilik aplikasi video pendek TikTok, untuk meminta persetujuannya terkait penjualan operasional TikTok di Amerika Serikat (AS).

Mengutip Bloomberg, Senin (31/8/2020), hal ini merupakan batasan baru yang diberlakukan Beijing pada ekspor teknologi kecerdasan buatan , untuk menjaga keamanan ekonomi nasional.

 Menanggapi aturan baru tersebut, ByteDance menyatakan perusahaan akan secara ketat mematuhi peraturan pemerintah China tentang ekspor teknologi .

 Kini para eksekutif perusahaan sedang berupaya untuk memahami aturan baru tersebut untuk menyenangkan dua pemerintah, yakni AS dan China, yang sudah berselisih, kata seseorang yang tahu betul masalah ini, dengan nama disamarkan.

• Vespa S 125 i-get dengan Tampilan Lebih Sporty, Modern dan Nyaman, Ini Spesifikasi dan Harganya

• 6 Pertanda dan Gejala Kinerja Ginjal Sudah Tak Normal Lagi

• Yang Perlu Diperhatikan Sebelum Menyimpan Dana di Deposito

Menurut Pakar Perdagangan dan Profesor di Universitas Bisnis Internasional dan Ekonomi Beijing, Cui Fan, ByteDance harus mempelajari daftar ekspor baru dan dengan serius dan hati-hati mempertimbangkan apakah harus menghentikan negosiasi.

 Sebab, peraturan tambahan di Beijing kemungkinan akan menunda dan dapat merusak transaksi yang telah diwacanakan.

Orang yang namanya disamarkan itu menyebut, kesepakatan transaksi TikTok mungkin bisa saja ditunda sampai usai pemilihan Presiden AS pada November, karena peninjauan pemerintah China akan memakan waktu.

 Adapun, Kementerian Perdagangan China mempublikasikan revisi batasan baru terkait kendali ekspor dalam websitenya pada Jumat lalu.

Dalam revisi disebutkan, teknologi antarmuka AI, seperti pengenalan ucapan dan teks, dan yang menganalisis data untuk membuat rekomendasi konten yang dipersonalisasi, ditambahkan ke dalam daftar revisi.

Teknologi yang terkait dengan drone dan beberapa metode/prosedur rekayasa genetika juga ditambahkan ke daftar kendali ekspor.

 Ekspor teknologi mencakup berbagai transfer keluar dari China termasuk melalui perdagangan, investasi dan paten.

Dalam pernyataan juga disebutkan, setiap ekspor teknologi yang dibatasi akan membutuhkan surat izin ekspor dari otoritas China sebelum negosiasi dapat diadakan, sementara izin akhir diperlukan sebelum transfer terjadi.

"Revisi tersebut dimaksud untuk mempromosikan kemajuan teknologi China dan kerja sama internasional, serta menjaga keamanan ekonomi nasional," kata perwakilan kementerian perdagangan, mengutip Bloomberg, Senin.

 Dengan begitu, pemerintah China ingin ByteDance meminta persetujuannya dalam kesepakatan apapun.

• Kasus Positif Covid-19 di Bali Melampaui Angka 5.000, Meninggal 65 Orang

• Ini 4 Aktivitas Menyenangkan & Seru yang Bisa Anda Lakukan Saat Sendirian

• Bek Persib Nick Kuipers Ungkap Gol Paling Berkesan Selama Kariernya

Sementara Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Perdagangan China belum menanggapi hal tersebut.