Tak Diizinkan Bicara Saat Rapat Paripurna, Walhi Nilai DPRD Langgar Hak Rakyat untuk Berpendapat

Laporan Jurnalis Tribun Bali, I Wayan Sui Suadnyana

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Bali hadir dalam rapat paripurna ke-15 masa persidangan II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bali, Senin (31/8/2020).

Dalam rapat tersebut, Walhi Bali hendak memberikan tanggapan atas laporan akhir Koordinator Pembahasan I Wayan Adnyana mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) Bali tahun 2020-2040.

Sayangnya, Walhi Bali tak diizinkan bicara oleh pimpinan rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Bali, I Nyoman Adi Wiryatama.

"Ini rapat paripurna, di luar anggota dewan tidak mempunyai hak untuk bicara," kata Adi Wiryatama menanggapi permintaan Walhi Bali.

Atas dasar itu, Direktur Eksekutif Walhi Bali I Made Juli Untung Pratama menilai, bahwa Adi Wiryatama telah melanggar hak rakyat untuk menyampaikan pendapat.

• Masih Zona Oranye, Pembelajaran di Kota Denpasar Tetap Dilaksanakan secara Daring  

• Seorang Lansia Patah Tulang Pergelangan Kaki Setelah Tabrak Anjing Nyebrang di Depan Setra Badung

• Masuk Indonesia Pakai Sepeda Motor dari Malaysia, WN China Ini di Deportasi  

Dijabarkan olehnya, Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 menentukan bahwa setiap orang berhak untuk kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.

"Hak untuk menyampaikan pendapat tersebut lebih rigid ditentukan dalam Pasal 23 ayat (2) UU Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia," kata Untung Pratama dalam konferensi pers di Sekretariat Walhi Bali, Selasa (1/9/2020).

Dirinya menegaskan, bahwa dalam pasal tersebut menentukan bahwa setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya.

Pendapat itu juga dapat disampaikan secara lisan dan/atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum dan keutuhan bangsa.

Kemudian dalam sektor lingkungan hidup, hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat juga sudah diakui.

• Pernah Mengalami Mimpi Digigit Hewan Buas? Digigit Buata Ternyata Pertanda Baik

• Anggota Satlantas Tewas di Bypass Ir Soekarno Tabanan, Sempat Diserempet Kendaraan Roda 4

• Jagoan Gagal Dapat Rekomendasi Airlangga Hartarto, Loyalis Diatmika-Muntra Akan Usung Kotak Kosong

Hal itu termuat dalam pasal 70 ayat (1) dan (2) UU Nomot 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). Pasal 70 ayat (1) menyatakan bahwa masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Kemudian Pasal 70 ayat (2) juga menentukan peran masyarakat, salah satunya dapat berupa pemberian saran, pendapat, usul, keberatan dan pengaduan.

"Faktanya dalam acara rapat paripurna dengan agenda Laporan Dewan terhadap Ranperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang kami hadiri pada 31 Agustus 2020 di Ruang Sidang Utama DPRD Bali, WALHI Bali tidak
diberikan kesempatan untuk menggunakan haknya menyampaikan pendapat," jelasnya.

Di sisi lain, Untung Pratama menjelaskan bahwa DPRD Bali memiliki kewajiban untuk menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.

Hal ini dinyatakan dalam Pasal 324 huruf j UU Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3) beserta UU perubahannya.

• Ibrahimovic Masih Berseragam AC Milan Sampai Tahun Depan

• Pertamina Berencana Hapus BBM Jenis Premium dan Pertalite

Namun dalam rapat tersebut, DPRD Bali justru melanggar kewajiban dengan tidak memberikan hak kepada Walhi Bali untuk memberikan tanggapan terhadap Ranperda RZWP3K.

"Kami jadi mempertanyakan kapasitas Adi Wiryatama sebagai Ketua DPRD Bali, mendengar aspirasi rakyat saja saudara enggan, apalagi untuk menampung serta menindaklanjuti aspirasi rakyat," kata Untung Pratama.

Meskipun bukan undangan dalam rapat paripurna tersebut, namun menurut Untung Pratama, tindakan Walhi Bali tersebut sebagai bagian dari melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sudah dinyatakan dalam UU PPLH.

Apalagi Walhi Bali sudah dari awal mengawal pembahasan Ranperda RZWP3K.

"Adi Wiryatama seharusnya menjadi contoh sebagai DPRD Bali yang menghormati dan memenuhi Hak Asasi Manusia, tapi justru menjadi aktor melanggar Hak Asasi Manusia," kata dia.

Tindakan tersebut juga melanggar kewajiban sebagai anggota DPRD Bali dan memiliki sanksi hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 351 UU MD3. Tindakan itu tidak mencerminkan sebagai anggota dewan, sangat kami sayangkan," imbuhnya. (*)