Guru Besar Fakultas Pertanian Sebut Eksistensi Subak Terancam Digerus Desa Adat

"Contoh lain misalnya, kalau ada investor membangun hotel bertingkat di samping pura, yang membeli sawah di kawasan itu. Bisa saja desa adat mengijinkan, tetapi subak tidak setuju,” imbuhnya.

Maka, untuk menghindari friksi seperti itulah, kata dia, maka diperlukan wadah koordinasi antar semua lembaga di lapangan  mulai dari desa dinas, desa adat, subak dan bendega.

“Bukan justru dengan jalan subak dicaplok. Monopoli kewenangan justru berbahaya. Karena bisa saja mendorong timbulnya tindakan sewenang-wenang. Dalam sejarahnya (kune dreste), memang selalu ada koordinasi antar subak dan desa adat,” tandasnya. (*)