Breaking News:

Corona di Indonesia

Wakapolri: Bila Operasi Yustisi Belum Optimal, Pelanggar Protokol Covid-19 Ditindak dengan KUHP & UU

apabila sudah diingatkan beberapa kali, banyak masyarakat tetap melanggar, maka penerapan UU dan KUHP mau tidak mau akan dilakukan.

Tribunnews/JEPRIMA
Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono 

TRIBUN-BALI.COM - Wakapolri Komjen Gatot Eddy Prabowo yang juga Wakil Ketua Pelaksana II Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, mengatakan pihaknya akan melaksanakan Operasi Yustisi untuk menegakkan disiplin protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran Covid-19.

Namun, jika operasi itu nantinya dinilai belum efektif dan masih banyak masyarakat yang tidak mengindahkan protokol kesehatan, polisi akan menerapkan hukum sesuai aturan KUHP dan ketentuan.

"Kalau tindakan-tindakan dalam Operasi Yustisi seperti pemberian hukuman denda, kerja sosial, administrasi, pencabutan izin memang belum optimal dan belum mampu menguranginya, nanti kita akan mengambil langkah yang lebih tegas yaitu menggunakan UU dan KUHP," kara Gatot dalam keterangan resminya, Minggu (13/9/2020).

Menurutnya apabila sudah diingatkan beberapa kali, banyak masyarakat tetap melanggar, maka penerapan UU dan KUHP mau tidak mau akan dilakukan.

Timnas U-19 Indonesia Akan Melawan Qatar dan Dinamo Zagreb Mulai 17 September

Doni Monardo Pastikan Pemerintah Pusat dan Daerah Kompak dalam Penanganan Covid-19

Jakarta Kembali Terapkan PSBB, Uji Tanding Persib Bandung vs Tira-Persikabo Terancam Batal

"Suka tidak suka akan kita lakukan, walaupun kita paham bahwa penegakan ini adalah ultimum remedium,” katanya.

Gatot menyatakan telah berkoordinasi dengan pemerintah dalam hal ini Menko Polhukam Mahfud MD terkait penegakan hukum pelanggar protokol Covid-19.

“Tapi untuk mengurangi penularan ini kami harus lakukan penegakan hukum.

Untuk itu kita telah laporkan ke Kapolri dan sudah lapor ke Menko Polhukam untuk melakukan secara tegas dalam melakukan penegakan hukum atau pendisiplinan masyarakat,” katanya.

Ia mengungkapkan, langkah pertama pendisiplinan dengan penegakan Perda.

 Apabila itu memang belum mampu akan dilakukan dengan aturan UU dan KUHP

Halaman
12
Editor: Wema Satya Dinata
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved