Update Covid-19: 1.271 Orang dalam Perawatan di Bali, Kasus Positif di Indonesia Masih Tinggi

TRIBUN-BALI.COM - Setelah hampir enam bulan mengarungi pandemi Covid-19, penularan virus corona di masyarakat belum juga mereda.

Berdasarkan data per Jumat (18/9/2020), Provinsi Bali telah mencatat jumlah kumulatif kasus terkonfirmasi positif Covid-19 sebanyak 7.543 kasus.

Jumlah tersebut setelah ada penambahan sebanyak 51 kasus positif.

Berikutnya pasien meninggal terkait Covid-19 juga kembali bertambah sebanyak 5 kasus.

Sehingga, secara kumulatif Bali telah mencatat sebanyak 199 kasus meninggal, terhitung sejak pertama kali kasus positif Covid-19 ditemukan di Bali pada Maret 2020. 

Persentase angka kematian terkait Covid-19 di Bali adalah sebesar 2,64 persen.

Meski demikian, angka kesembuhan juga kembali bertambah sebanyak 94 orang.

Total pasien Covid-19 yang telah dinyatakan sembuh di Bali sudah berjumlah 6.073 orang (80,51 persen).

Adapun kini sebanyak 1.271 orang (16,85 persen) masih berstatus sebagai pasien dalam perawatan (kasus aktif) Covid-19.

Mereka tersebar dalam perawatan di 17 RS rujukan, dan dikarantina di Bapelkesmas, UPT Nyitdah, Wisma Bima dan BPK Pering.

9 Anggota DPRD Bali Positif Covid-19
Diberitakan sebelumnya, sembilan anggota DPRD Provinsi Bali positif terinfeksi Covid-19.

Hal ini diungkapkan Ketua DPRD Bali, Nyoman Adi Wiryatama saat dikonfirmasi, Jumat (18/9/2020).

Ia menyebutkan, dua staf dewan juga positif Covid-19 sehingga total sebelas orang yang terpapar virus tersebut.

Adi Wiryatama menyebut kesembilan anggota tersebut berasal dari lintas fraksi di DPRD Bali.

"Hasil tes anggota dewan yang baru-baru ini reaktif maka kita lakukan pembatasan work from home (WFH). Kemudian staf dikurangi sambil bersih-bersih di kantor itu," kata Wiryatama.

Mantan Bupati Tabanan dua periode itu mengaku tidak bisa memastikan apakah anggota dewan dan staf yang terpapar itu dari kluster kantor atau lainnya.

Hanya ia mengungkapkan ada beberapa anggota dewan yang positif itu baru kembali dari Jakarta serta bertemu masyarakat di daerah pemilihan saat reses.

Adi Wiryatama menegaskan, semua kegiatan di lembaga yang dipimpinnya selalu menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

"Reses kami itu sudah ikut protokol kesehatan, protap dilakukan. Jauh-jauh, tidak berdekatan," ujarnya.
Menurut dia, semua anggota dewan akan menjalani swab test.

"Yang lain juga kami swab karena kemarin alatnya kurang. Kami usahakan semua anggota dewan wajib swab, kami juga tes rapid," tandasnya.

Sekretariat DPRD Bali pun mengambil keputusan membatasi aktivitas.

Pembatasan tersebut disesuaikan dengan Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 487/GugasCovid19/1X/2020.

Sekretaris DPRD Bali, Gede Suralaga menjelaskan, beberapa agenda utama anggota dewan akan dilaksanakan secara virtual.

Khusus berkaitan dengan pembahasan rancangan peraturan daerah atau ranperda.

“Untuk sementara waktu agenda dewan maupun aktivitas sekretariat dibatasi. Kerja dari rumah. Maksimal staf di kesekretariatan 25 persen dari total jumlah pegawai. Kami menindaklanjuti Surat Edaran Gubernur,” jelas Suralaga.

Informasi yang diperoleh Tribun Bali menyebutkan, mulai Senin (21/9), pembatasan aktivitas dan jumlah orang di DPRD Provinsi Bali akan diberlakukan secara efektif.

Staf Sekretariat DPRD Bali menerapkan pola piket. Dengan demikian jumlah staf yang masuk kantor dibatasi sesuai ketentuan maksimal dalam Surat Edaran Gubernur Bali.

Seperti diketahui, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali sejak Jumat (18/9/2020) kembali menerapkan sistem bekerja dari rumah atau work from home (WFH).

Hal ini dilakukan sesuai Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 487/GugasCovid19/IX/2020 tentang Penguatan Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Bali.

"Ya (mulai hari ini WFH)," kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Bali, Ketut Lihadnyana saat dikonfirmasi, Jumat (18/9/2020).

Lihadnyana menjelaskan, Pemprov Bali kembali menerapkan WFH karena kasus Covid-19 di Bali cenderung meningkat belakangan ini. Satu di antaranya terjadi di perkantoran.

"Pemprov mengambil langkah-langkah kebijakan untuk work from home," ujarnya.

Ia menegaskan, kebijakan ini bukan meliburkan pegawai. WFH hanya memindahkan pegawai yang biasanya bekerja di kantor ke rumah.

Meski adanya kebijakan WFH, Lihadnyana menyebut pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan. Pegawai bergilir masuk kantor.

Dalam surat edaran tersebut sudah ditegaskan bahwa maksimal 25 persen boleh bekerja di kantor dari jumlah pegawai pada masing-masing perangkat daerah.

"Kalau misalnya di BKD ada pegawai 100, berarti hanya 25 saja yang masuk (kantor)," kata birokrat asal Desa Kekeran, Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng ini.

Indonesia Tambah 3.891 Kasus Positif Covid-19
Secara nasional, penambahan kasus positif Covid-19 di Indonesia masih tergolong tinggi.

Berdasarkan data hingga Jumat (18/9/2020), terdapat 3.891 kasus baru Covid-19 dalam 24 jam terakhir.

Sehingga total kasus Covid-19 di Indonesia kini mencapai 236.519 orang, terhitung sejak diumumkannya pasien pertama pada 2 Maret 2020.

Data pemerintah per Jumat (18/9/2020) juga menunjukkan adanya  penambahan 114 kasus kematian akibat Covid-19.

Maka, pasien Covid-19 meninggal dunia terkait Covid-19 di Indonesia menjadi 9.336 orang.

Adapun pasien Covid-19 yang dinyatakan sembuh bertambah 4.088 orang dalam 24 jam terakhir.

Dengan demikian, hingga Jumat (18/9/2020), pasien Covid-19 sembuh berjumlah 170.744 orang.

(*)