Soal Resesi dan Tangani Krisis Akibat Dampak Covid-19, Ini Kata Ekonom Indonesia

Namun Bhima menjelaskan, ada perbedaan krisis saat ini dengan krisis tahun 1998.

“Krisis 1998 itu terjadi, karena inflasi sampai 70 persen dan memicu kelangkaan barang dari mulai pangan sampai susu bayi, sementara tahun 2008 inflasinya 11 persen, relatif tinggi memukul daya beli masyarakat,” sebutnya. 

Untuk 2020, kata dia, kondisi agak berbeda karena yang terjadi adalah deflasi atau harga secara umum justru turun.

“Deflasi disebabkan terganggunya sisi permintaan dan penawaran sekaligus akibat adanya pandemi,” jelasnya.

• Spesialis Pencurian Kos-kosan Diringkus Satreskrim Polresta Denpasar, Lakukan Aksi Sebanyak 5 Kali

Bhima juga sedikit menjelaskan, mengenai keuangan negara yakni diperkirakan defisit APBN tembus di atas 6 persen, jika melihat perkembangan penerimaan pajak yang baru mencapai 56 persen atau sekitar Rp 600  triliun per Agustus 2020.

“Pemerintah masih bisa memberikan BLT, tapi dengan realokasi total seluruh stimulus PEN yang macet itu, seperti subsidi bunga UMKM dan insentif pajak pph 21 ditanggung pemerintah,” ujarnya.

Sementara dari sisi masyarakat, disarankan memiliki dana darurat setidaknya 30 persen dari total pendapatan.

Dana darurat disisihkan ke rekening yang terpisah dari kebutuhan pokok.

"Tujuannya jika kehilangan pendapatan, PHK maupun kontrak tidak diperpanjang masih ada bekal untuk biaya hidup. Dana emergency juga bisa dipakai ketika sakit atau kebutuhan mendesak lainnya,” tegasnya.

Saran kedua adalah lebih banyak berhemat, untuk membeli barang-barang sekunder, tersier termasuk barang life style (gaya hidup).

“Fokus saja pada kebutuhan makanan dan kesehatan, itu yang utama di saat resesi ekonomi berbarengan dengan krisis kesehatan,” sebutnya. 

Tips ketiga, jika ingin berinvestasi pilih aset yang aman seperti deposito bank, emas batangan (LM) maupun surat utang pemerintah.

“Tiga aset ini menjadi tempat lindung nilai terbaik ketika ketidakpastian ekonomi meningkat,” imbuhnya. (*)