Soal Resesi dan Tangani Krisis Akibat Dampak Covid-19, Ini Kata Ekonom Indonesia

Laporan Wartawan Tribun Bali, A A Seri Kusniarti

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR – Setelah Menteri Keuangan Indonesia, Sri Mulyani, melontarkan ujaran ihwal resesi akibat dampak meluasnya pandemi Covid-19, banyak pihak yang mulai mengencangkan ikat pinggang, demi bisa bertahan sampai vaksin dan obat Covid-19 bisa ditemukan.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Bhima Yudhistira, menjelaskan Indonesia bisa resesi karena struktur ekonominya sangat rentan terhadap gejolak global.

“Dari dulu Indonesia bergantung pada komoditas seperti sawit, batubara, dan komoditas primer lainnya. Ketika ada hantaman pandemi, membuat rantai pasok terganggu, maka permintaan komoditas dari Indonesia langsung drop. Harga komoditas internasional juga turun tajam,” tegasnya kepada Tribun Bali, Senin (28/9/2020).

• West Ham Vs Wolverhampton, David Moyes Tonton Laga di Televisi, Saya Harus Patuhi Peraturan Prokes

• Update Covid-19 Bali 28 September: Kasus Positif Bertambah 107 Orang,139 Pasien Sembuh & 9 Meninggal

• Hari Pertama Bertugas, Pjs. Bupati Badung Pimpin Rapat Koordinasi Percepatan Penanggulangan Covid-19

Kemudian stimulus pemerintah (PEN) sejauh ini, belum mampu mencegah resesi ekonomi karena realisasinya kecil sekali masih 34 persen.

Serta banyak bantuan yang mekanismenya mengandalkan bank, sehingga tidak menyentuh langsung sektor riil.

“Padahal dalam situasi resesi ini, harapan paling besar hanya berasal dari belanja pemerintah,” sebutnya.

Bhima menjelaskan diperlukan banyak cara untuk antisipasi situasi resesi, di antaranya perluas BLT atau transfer tunai tanpa syarat.

 “Jadi pemerintah disarankan segera tambah BLT untuk pengangguran, korban PHK, dan pekerja informal,” sebutnya.

• Pemprov Bali Akan Ubah Perda Nomor 7 tahun 2019, Khususnya tentang Jabatan Direktur Rumah Sakit

• Cegah Pilkada Jadi Klaster Covid-19, Polres Badung Monitor Perkembangan Situasi

• Silvany Austin Pasaribu Pukul Telak Perwakilan Vanuatu di Sidang Umum PBB, Begini Sosoknya

Nominal BLT pun harus lebih besar dari sebelumnya, idealnya Rp 1,2 juta per orang per bulan selama 3-6 bulan.

“Bantuan berupa sembako juga bisa difokuskan ke daerah-daerah yang padat penduduk seperti Jabodetabek untuk hindari resiko konflik sosial,” tegasnya. 

Langkah pemerintah juga penting untuk menjamin pengendalian pandemi, agar bisa berjalan optimal dan cepat.

“Ini kan akar masalahnya karena aktivitas ekonomi macet saat pandemi. Maka solusinya adalah tangani masalah kesehatan dengan lebih serius. semakin cepat pandemi tertangani semakin cepat ekonomi recovery dari resesi dan tidak berlanjut ke depresi,” tegasnya.

Ia mengatakan, jika resesi berlangsung lama akan berbahaya.

• McD Kuta Beach Akan Tutup Setelah 20 Tahun Beroperasi, Satpol PP Badung Antisipasi Keramaian

• Tim Gabungan Gelar Razia Penegakan Prokes di Desa Sumerta Kelod, Kepatuhan Terhadap Prokes Meningkat

• Cegah Klaster Upacara Keagamaan, Disbud Badung Edukasi Penerapan Prokes di 122 Desa Adat

“Bisa krisis politik dan ancaman konflik horizontal meningkat. Biaya pemulihan akan mahal sekali kalau sampai chaos,” pungkasnya.