Rapat dengan Kementerian dan Direksi BUMN di Bali, Ini yang Dibahas Komisi VI DPR RI

TRIBUN-BALI.COM, MANGUPURA – Komisi VI DPR RI menggelar rapat bersama jajaran Kementerian BUMN dan beberapa direksi perusahaan milik BUMN di Trans Resort Hotel, Seminyak, Badung, Kamis (15/10/2020).

Dalam rapat marathon yang berlangsung sejak pagi hingga menjelang petang tersebut beberapa hal penting dibahas, salah satunya mengenai kemandirian energi dan penggunaan energi ramah lingkungan, khususnya di Bali.

“Semua menekankan tentang blue sky dan green energy, yaitu Pertamina dengan PLN, kami berharap mereka bersinergi soal itu,” kata Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Gde Sumarjaya Linggih di sela-sela rapat.

Demer sapaan akrabnya juga mengungkapkan bahwa para anggota dewan tersebut meminta agar Perusahaan Listrik Negara banyak menggunakan energi matahari atau surya dalam menjalankan berbagai pembangkit energinya.

Baca juga: KPU Badung Tetapkan Debat Terbuka Tanggal 24 Oktober, Masyarakat Bisa Ajukan Pertanyaan

Baca juga: Ribuan Mahasiswa BEM SI Kembali Akan Gelar Unjuk Rasa Tolak UU Cipta Kerja di Istana Negara Besok

Baca juga: Update Covid-19 Bali, 15 Oktober: Kasus Positif Bertambah 100 orang, 157 Pasien Sembuh & 1 Meninggal

Pasalnya, penggunaan bahan bakar pembangkit listrik seperti batubara sarat akan pencemaran lingkungan. 

“Tadi teman-teman meminta agar PLN banyak menggunakan tenaga surya karena lebih murah. Kalau terpaksa memakai, jangan batubara tapi gas,” paparnya.

Sedangkan, mengenai kemandirian energi sendiri, pihaknya dalam rapat yang juga dihadiri oleh direksi PLN dan PT. Pembangunan Perumahan (PP) yang sedang menggarap proyek Bendungan Tamblang menyarakan agar kedua perusahaan BUMN itu berkolaborasi untuk membangun juga pembangkit listrik di bendungan tersebut menggunakan tenaga surya dan air.

“Sebenarnya kalau mau pakai danau juga bisa, kan ada yang terapung yang memakai tenaga surya, yang ada di bendungan, mungkin kalau Bendungan Tamblang terbangun diatasnya bisa dipakai itu,” jelasnya.

Politikus Golkar itu juga menyebutkan adanya wacana penggunaan kendaraan listrik di kota-kota besar di Indonesia sebagai bagian dari pengurangan emisi gas buang yang menyebabkan efek rumah kaca.

“Kemudian tentang mobil listrik dan motor listrik kan ada perdanya di Bali, ini kami berharap kolaborasi antara Pertamina dan PLN bisa dilakukan. Karena ada agreement di dunia, Indonesia juga ikut bahwa tahun 2030 jangan ada energi fosil, ini 10 tahun waktu yang cepat lho,” paparnya.

Demer juga menyebutkan bahwa Komisi VI DPR RI dapat menjadikan Bali sebagai pilot project untuk program tersebut.

“Kami minta Bali jadi pilot project green energy, blue sky, apalagi pariwisata lebih menarik itu, dengan demikian Bali bisa lebih cepat go green,” ujarnya.

Sedangkan, terkait dengan proyek perluasan Bandara I Gusti Ngurah Rai sendiri, pihaknya meminta kejelasan dari PT. Pembangunan Perumahan (PP) yang membangun proyek tersebut.

Pasalnya, Bali sudah memiliki traffic penerbangan yang sudah cukup padat di masa normal.

Baca juga: Lakukan Kunjungan Kerja, Prabowo Subianto Akan Bahas Kerja Sama Pertahanan dengan Menhan AS

Baca juga: Jukung Komang Sudarma Terbalik Setelah Terlibat Kecelakaan dengan Kapal Tangker di Perairan Tulamben

Baca juga: Ayah Pacari Anak Tiri selama 3 Tahun, Ibunda Tak Kuasa Melihat Kelakuan Keduanya di Kamar

“Kita melihat kesiapan, karena kita melihat airport kita ini sudah penuh, dimana sampai menolak 60 penerbangan yang landing di Bali. Ini PP karena projectnya sudah berjalan kita mau tahu selesainya kapan,” ungkapnya.

“Karena begitu new normal kembali normal orang sudah mau kembali ke Bali, sebagian gak bisa masuk kayak kemarin. Dengan adanya penambahan atau reklamasi sedikit ini akan ada kemampuan 30 juta penumpang pertahun, kemarin sudah 25 juta tercapai tahun 2019, tetapi kita menolak lagi 60 penerbangan,” imbuhnya.