Dua Lokasi di Buleleng Bermasalah, Pembangunan Bandara Bali Utara Bisa Saja Dipindah

"Kalau memang ternyata sulit, kelihatannya akan dipindah. Tapi kita juga belum tahu, masih menunggu semuanya," kata Samsi saat dikonfirmasi Tribun Bali melalui sambungan telepon dari Denpasar, Jumat (16/10).

Harus Bebas 2021

Maka dari itu, rencana proyek ini sedang dievaluasi ulang agar selesai pada 2023 sesuai dengan keinginan Menteri Budi Karya.

Berbagai tahapan-tahapan pembangunan bandara tersebut juga sudah jelas, hanya saja dengan belum adanya penetapan lokasi, pihaknya kini belum berani untuk bergerak lebih jauh.

Jika skema pendanaannya melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), maka nanti disiapkan desain dan pelelangan.

Sementara jika pendanaannya melalui kerja sama antara pemerintah dengan swasta, maka nantinya akan ada lelang investasi.

"Nah sekarang Pemerintah (pusat) maunya apa yang cepat gimana kan gitu. Kalau kita ikut sajalah gimana ininya (skema pendanannya) dari pusat. Kan tugasnya kita hanya menyediakan lahan," tuturnya.

Samsi menargetkan, lokasi mengenai keberadaan bandara Bali utara ini harus bisa dilakukan pada 2021.

"Harus dipastikan sudah harus bebas 2021," tegas mantan Kepala Bidang Fasilitasi Pengadaan Tanah Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI itu.

Mengenai keberadaan tanah yang menjadi konflik, Samsi berkeinginan agar hal itu cepat diselesaikan.

Pihaknya pun menunggu arahan Pemerintah pusat berkaitan dengan adanya kisruh tanah tersebut.

Jika sudah ada arahan dari pusat, baru pihaknya akan memanggil masyarakat yang bersangkutan.

Sementara saat ini pihaknya belum mau masuk terlalu dalam karena lokasi penetapan belum jelas.

Bahkan, jika lokasi yang direncanakan saat ini tetap mentok maka akan dicarikan lagi lokasi berikutnya yang bisa dibangun.

Dalam studi yang dilakukan sebelumnya, sudah ada beberapa tempat yang dilihat untuk pembangunan proyek tersebut.