Dewan Badung Sisakan Tiga Ranperda RDTR, Berikut 3 Kecamatan yang Belum Tuntas

Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) terus dibahas di Gedung wakil rakyat DPRD Badung.

Istimewa
Ketua Dewan Perwakilan rakyat Daerah (DPRD), I Putu Parwata 

TRIBUN-BALI.COM, BADUNG - Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) terus dibahas di Gedung wakil rakyat DPRD Badung.

Pasalnya dari enam kecamatan, legislator masih menyisakan tiga Ranperda RDTR.

Hal itu dinilai harus tuntas pada tahun selanjutnya. Sehingga semua Ranperda RDTR di Badung rampung di tiap kecamatan.

Ketua DPRD Badung, Putu Parwata saat dikonfirmasi tak menampik baru menyelesaikan tiga Ranperda RDTR sampai saat ini.

Pihaknya mengaku Ranperda RDTR yang tengah selesai yakni RDTR Kuta, Kuta Utara'> Kuta Utara, dan Kuta Selatan'> Kuta Selatan.

"Iya, masih ada tiga Ranperda RDTR yang masih dalam tahap pembahasan, seperti RDTR Kecamatan Mengwi, Abiansemal dan Petang,” ungkap Putu Parwata, Senin (26/10/2020).

Baca juga: Libur Panjang, Warga Lokal Diprediksi Ramai Wisata Spiritual ke Nusa Penida Klungkung

Baca juga: Pemuteran Bay Festival 2020 Sukses Digelar Selama 3 Hari, Bisa Disaksikan Via Online

Baca juga: 15 Orang Terjaring Sidak Masker di Jembrana Dikenakan Hukuman Push Up

Menurut politisi PDI Perjuangan ini RDTR wajib dituntaskan agar semua kecamatan di Badung memiliki payung hukum sebagai turunan dari Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Badung.

Karena itu, pihaknya menargetkan ketiga Ranperda RDTR yang masih dibahas rampung pada 2021.

"Kami targetkan semuanya tuntas pada awal persidangan 2021. Saat ini Pansus masih melakukan kajian-kajian lapangan, masukan masyarakat, stakeholder dan studi komparasi," ungkapnya.

Baca juga: Pemkab Jembrana Sasar Pelajar Sosialisasi Peradaban Jembrana di Museum Gilimanuk

Baca juga: 91 Narapidana Lapas Kerobokan Terkonfirmasi Covid-19 Diisolasi di Aula dan Wisma Kuta

Baca juga: Bandara Ngurah Rai Atensi Beberapa Hal Bila Terjadi Peningkatan Penumpang saat Libur & Cuti Bersama

Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Badung, Wayan Suyasa mengatakan Ranperda yang telah rampung adalah Ranperda Rancangan Detail Tata Ruang (RDTR) Kecamatan Kuta Utara'> Kuta Utara.

RDTR ini pun telah mendapat persetujuan dari Kementerian yang harus segera ditetapkan.

"Nanti pada tanggal 24 November 2020 kita akan menyepakati ranperda ini untuk dijadikan Perda di Kabupaten Badung," paparnya.

Suyasa berharap, dalam RDTR terbaru terdapat semacam kebijaksanaan bagi daerah-daerah yang sudah telanjur melanggar, sehingga investasi yang sudah terbangun tidak mubazir.

Baca juga: Gelora Trisakti Legian Direnovasi, Bali United Pindah Home Base Training ke Lapangan Kedonganan

Baca juga: Apel Kesiapan Operasi Zebra Lempuyang 2020, Polres Badung Akan Buatkan 2 Pos untuk Jaga Titik Rawan

Baca juga: Proses Naturalisasi Berjalan Alot, Pemain Keturunan Indonesia-Belanda Ini Kecewa Terhadap PSSI

"Presiden kan ingin mempermudah masuknya investasi, jadi harapan kami aturan yang sifatnya mempersulit dihilangkan," pintanya.

Sementara Kepala DPMPTST Badung, Made Agus Aryawan sepakat RDTR harus mempermudah masuknya investasi ke Badung.

Pihaknya pun mengaku selama ini sulit mengeluarkan sejumlah perizinan karena terbentur regulasi.

"Kami sepakat investasi itu harus dipermudah. Selama ini kami banyak tidak menerbitkan izin bukan karena tidak mau, tapi karena memang tidak sesuai regulasi," katanya. (*)

Sumber: Tribun Bali
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved