Demo AWK

AWK Tanggapi Pernyataan Sikap Massa Forkom Taksu Bali dan Ungkapkan Fokus pada Kasus Pemukulannya

Jro Mangku Wisna menyampaikan kesimpulan pernyataan sikap dari 44 elemen yang tergabung dalam aksi unjuk rasa di Gedung DPD RI Bali

Tribun Bali/Adrian Amurwonegoro
Massa Forkom Taksu Bali membacakan pernyataan sikap di depan Kantor DPD RI Bali, Denpasar, Bali, pada Selasa (3/11/2020). 

Laporan wartawan Tribun Bali, Adrian Amurwonegoro

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Ketua Forum Komunikasi Taksu Bali, Jro Mangku Wisna, menyampaikan kesimpulan pernyataan sikap dari 44 elemen yang tergabung dalam aksi unjuk rasa di Gedung Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Provinsi Bali, pada Selasa (3/11/2020).

Jro Mangku Wisnu melihat dinamika sosial masyarakat akhir-akhir ini, akibat tindakan dan pernyataan dari Anggota DPD RI Bali, Arya Wedakarna, dinilai menimbulkan kegaduhan dan instabilitas, serta mengarah pada konflik sosial.

Dengan demikian, Forum Komunikasi Taksu Bali menyatakan sikap, pertama, mengutuk dan mengecam keras pernyataan Arya Wedakarna, yang menyatakan bahwa hubungan sex bebas di kalangan pelajar diperbolehkan asal memakai kondom.

Kedua, mengutuk dan mengecam pernyataan Arya Wedakarna yang telah menghina, melecehkan dan menodai simbol Agama Hindu Bali dengan menyebut beberapa simbol-simbol Agama Hindu Bali adalah makhluk suci bukan Ida Sang Hyang Widhi Wasa.

Baca juga: Gadis 17 Tahun Lolos Hendak Diperkosa, Tubuhnya Bersimbah Darah dan Luka Bekas Cangkul di Badannya

VIDEO: Resep Mudah Bikin Roti ala Jepang Super Lembut dan Empuk (Soft and Fluffy Milk Bun)

Baca juga: Mensesneg Akui Ada Kesalahan pada UU Cipta Kerja yang Diteken Jokowi

Baca juga: 10 Fakta Demo AWK di Klungkung, Massa Datang dari Nusa Penida Pakai Atribut Poleng, Bawa 3 Tuntutan

 

Ketiga, menyatakan MOSI tidak percaya kepada Arya Wedakarna karena sudah membuat statement atau pernyataan ke publik yang bertentangan dengan lingkup dan tupoksinya sebagai anggota DPD RI Komite 1 di bidang Pemerintahan, Politik, Hukum, HAM, Pemukiman dan Pertanahan.

Pihaknya menuntut Badan Kehormatan DPD RI untuk segera memproses sesuai dengan Kode Etik Badan Kehormatan DPD RI dan membersihkan Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintahan dari Bhakta Hare Krisna.

Keempat, meminta kepada pihak aparat yang berwajib atau kepolisian untuk menindak tegas tanpa tebang pilih terhadap kasus Arya Wedakarna yang beberapa kali dilaporkan.

Pihaknya akan mengawal setiap laporan ke Kepolisian yang dilakukan oleh beberapa orang terhadap Arya Wedakarna.

Kelima, bahwa Arya Wedakarna adalah merupakan bakta Hare Krishna.

Terbukti dari pernyataan dan kegiatan yang dilakukannya terkait aliran Hare Khrisna.

Aliran Hare Krishna sudah dilarang oleh Negara berdasarkan keputusan kejaksaan agung no kep-107/ja/5/1984 karena telah merusak dan merongrong nilai-nilai budaya, adat, dan agama Hindu Bali dan Nusantara.

Pihaknya menuntut dan meminta PHDI mencabut pengatoman terhadap Aliran Hare Krishna dan Sampradaya lainnya.

Terakhir, Taksu Bali sejalan dan mendukung pernyataan Presiden RI Joko Widodo yang menyatakan bahwa ekspresi kebebasan yang mencederai kesucian agama harus dihentikan, yakni kebebasan berekspresi yang mencederai kehormatan, kesucian serta kesakralan nilai-nilai dan simbol agama, sama sekali tidak bisa dibenarkan dan harus dihentikan.

Halaman
12
Sumber: Tribun Bali
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved