Breaking News:

Demo AWK

Sikap MDA Bali Terkait Kasus AWK, Dukung Proses Hukum dan Perjuangan Krama Adat

Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali mengeluarkan pernyataan sikap terkait kasus AWK

Penulis: Putu Supartika | Editor: Irma Budiarti
Tribun Bali/Wema Satyadinata
Bendesa Agung MDA Bali, Ida Pangelingsir Agung Putra Sukahet. 

Laporan Wartawan Tribun Bali, I Putu Supartika

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Terkait adanya demonstrasi atas pernyataan Anggota DPD RI Perwakilan Bali, Arya Wedakarna yang kontroversial, Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali mengeluarkan pernyataan sikap.

Pernyataan sikap ini dikeluarkan pada Selasa (3/11/2020), dan ditandatangani oleh Bendesa Agung MDA Bali, Ida Pangelingsir Agung Putra Sukahet serta Penyarikan Agung MDA Bali, I Ketut Sumarta.

Bendesa Agung MDA Bali, Ida Pangelingsir Agung Putra Sukahet mengatakan, ada tujuh poin yang tertuang dalam pernyataan sikap tersebut.

“Setelah kami mendengar, menyimak dan mencermati aspirasi, situasi, dan kondisi yang disampaikan oleh komponen masyarakat Bali, maka MDA pun menyampaikan sikap atas hal ini,” kata Sukahet, Rabu (4/11/2020).

Pihaknya mengaku mendukung penuh dan siap membela aspirasi dan seluruh perjuangan krama adat Bali.

Pada poin kedua, MDA telah melarang seluruh aktivitas Hare Krisna, termasuk lembaga pendidikan yang mengembangkan ajaran-ajaran Hare Krisna.

“Ucapan yang disampaikan oknum Anggota DPD RI Perwakilan Bali atas nama AWK, ada dugaan sangat kuat telah melecehkan, menghina, dan menistakan agama Hindu Bali,” imbuhnya.

MDA juga menyesalkan dan sangat tidak mentolerir pernyataan AWK tentang seks bebas diperbolehkan asal memakai kondom, karena bertentangan dengan ajaran semua agama, termasuk agama Hindu.

Baca juga: AWK Tanggapi Pernyataan Sikap Massa Forkom Taksu Bali dan Ungkapkan Fokus pada Kasus Pemukulannya

Baca juga: PHDI: AWK Wajib Minta Maaf Secara Sekala Niskala ke Umat Hindu Bali

Pihaknya juga menegaskan tidak akan memediasi atau menyediakan diri sebagai mediator terhadap masalah-masalah yang diduga menjadi ranah pidana.

MDA mendorong agar proses hukum dan penegakan hukum dilaksanakan dan ditegakkan sebagaimana mestinya.

“Dalam waktu segera, MDA Provinsi Bali akan mengirimkan surat kepada Badan Kehormatan DPD RI di Jakarta untuk mendapatkan perhatian yang sungguh-sungguh dan sebagaimana mestinya terhadap perilaku oknum Anggota DPD RI atas nama AWK, yang sangat tidak patut sesuai dengan kode etik DPD RI,” imbuhnya.

Pada poin ketujuh, pihaknya juga meminta seluruh desa adat di Bali dan krama adat se-Bali untuk selalu bersatu padu di dalam usaha dan perjuangan membela adat, agama, tradisi, serta budaya dan semua kearifan lokal Bali.

PHDI Minta AWK Minta Maaf Sekala Niskala

Halaman
1234
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved