Breaking News:

Pilkada Serentak

Laporkan Jika Temukan Dugaan Money Politics, Bawaslu Tabanan Ajak Masyarakat Ikut Awasi Pilkada

Rakor ini digelar bertujuan untuk memberikan pemahaman peranan pengawasan partisipatif agar demokrasi itu berjalan luber jurdil dan berkualitas.

istimewa Bawaslu Tabanan
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Tabanan menggelar rapat koordinasi pengawasan partisipatif bersama stakeholder (masyarakat) dalam rangka pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan Tahun 2020, Kamis (5/11/2020). 

TRIBUN-BALI.COM,  TABANAN - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Tabanan menggelar rapat koordinasi pengawasan partisipatif bersama stakeholder (masyarakat) dalam rangka pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan Tahun 2020, Kamis (5/11/2020).

Rakor ini digelar bertujuan untuk memberikan pemahaman peranan pengawasan partisipatif agar demokrasi itu berjalan luber jurdil dan berkualitas.

Sebab, yang dikawatirkan selama ini adalah praktik money politics dan isu SARA mengingat kondisi pandemi ini.

Bahkan jika memang menemukan dugaan, masyarakat diharapkan segera laporkan ke petugas Bawaslu.

Baca juga: Pemkot Denpasar Dinilai Tim IGA Pusat, Rai Mantra Paparkan Inovasi Dharma Negara Alaya

Baca juga: Satgas Buleleng Buat 150 Ribu Masker Kain, Kini Masih Tunggu Hasil Audit Sebelum Dibagikan ke Warga

Baca juga: Laporkan 2 Orang, AWK Berharap Polda Bali Segera Tetapkan Tersangka Dugaan Tindak Pemukulan Dirinya

"Rakor ini bertujuan untuk mengajak seluruh lapisan elemen masyarakat melalui tokoh masyarakat, adat, hingga ormas untuk bersama melakukan pengawasan dalam perhelatan Pilkada Tabanan 2020 ini.

Mari kita bersama-sama awasi agar tak terjadi money politics, isu SARA serta hal lainnya," kata Ketua Bawaslu Tabanan, I Made Rumada, Kamis (5/11/2020).

Selain mengajak masyarakat, kata dia, pihaknya melalui tim lapangan juga sudah melakukan pencegahan dini terhadap seluruh instansi yang dilarang terlibat politik praktis secara undang-undang.

"Sebelumnya kami juga sudah melakukan pencegahan dini terhadap mereka yang dilarang terlibat politik praktis seperti ASN, perangkat Desa, Perbekel, hingga Camat dan Bupati.

Kita sudah sebar seribu surat pencegahan dini tersebut," ungkapnya.

Sementara itu, Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Bali, I Wayan Wirka lebih menekankan agar masyarakat segera melapor ketika menemukan atau melihat pelanggaran atau kecurangan yang dilakukan saat Pilkada 2020 ini.

"Begitu melihat dugaan pelanggaran jangan segan-segan untuk melaporkan ke petugas. Kami akan tindaklanjuti dengan aturan yang berlaku," tegasnya.

Disinggung mengenai dugaan praktik money politics, Wirka memang mengakui dalam setiap perhelatan pemilu ada dugaan tersebut.

Hanya saja dalam hal pembuktiannya yang sedikit susah.

Sehingga, sebelum hal tersebut terjadi, masyarakat dan seluruh elemen diharapkan untuk bersama-sama mengawasinya.

Baca juga: Indonesia Kembali Berduka, Perawat Meninggal Positif Covid-19, Baru Saja Lahirkan Buah Hati

Baca juga: Diduga Setubuhi Anak di Bawah Umur, Jaksa Tuntut Murdika 13 Tahun Penjara

Baca juga: PSSI Panggil Bek Muda Persakaba Badung untuk Ikuti Seleksi Garuda Select III di Jakarta

"Mari kita awasi sama-sama agar Pilkada Tababan 2020 ini agar bisa berjalan dengan aman dan terhindar dari adanya praktik money politics, isu SARA maupun hal lainnya," tandasnya.(*)

Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved