Apa Kabar Pembangunan Bandara Bali Utara? Masih Terkendala Lokasi, Berikut Perkembangannya

Namun jawaban atas kesepakatan itu akan disampaikan pihaknya kepada Pemprov Bali dua minggu mendatang.

"Sesuai kesepakatan dengan gubernur, pekarangan dan fasilitas umum yang sudah lama digunakan masyatakat tidak dihitung dalam rencana lahan pembangunan bandara. Jadi tersisa 500 hektare, itu dibagi lagi. 70 persen untuk masyarakat dan 30 persen untuk pemprov. Solusi itu sudah menemui titik temu, tinggal menunggu persetujuan dari DPRD Bali. Persetujuan ini targetnya selesai dua minggu lagi. Setelah itu tim desa bersama BPN akan bekerja terkait mengalokasikan 70:30 itu. Kami sudah punya pemetaan. SHM diperkirakan terbit 2021. Setelah SHM terbit, baru masyarakat mau diajak bicara masalah bandara," ujarnya.

Win-win Solution
Ketua DPRD Bali, I Nyoman Adi Wiryatama mengatakan, win-win solution yang ditawarkan itu akan dikaji dewan untuk memastikan adil untuk masyarakat.

Wiryatama berpesan kepada masyarakat agar tak mudah terhasut oleh oknum-oknum yang mau memperkeruh suasana.

"Besok saya akan turunkan tim melalukan kajian. Kalau solusi itu sudah dipastikan adil untuk masyarakat, kesepakatan itu akan saya tandatangani," ujarnya.

Ditargetkan Selesai Tahun 2023
Seperti pernah diberitakan Tribun Bali, Menteri Perhubungan RI, Budi Karya Sumadi, menargetkan bandara Bali utara bisa selesai pada tahun 2023.

Meski di tengah pandemi, rencana pembangunan bandara dipastikan terus berjalan.

"Kita akan membuat bandara baru di Bali utara, target selesai 2023. Sekarang kami melakukan seleksi arsitek, mencari tanah, ini berjalan terus,” kata Budi Karya saat wawancara eksklusif dengan Tribun Network di Jakarta, Rabu (14/10/2020).

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali, I Gde Wayan Samsi Gunarta Samsi menargetkan, lokasi mengenai keberadaan bandara Bali utara ini harus bisa dilakukan pada 2021.

"Harus dipastikan sudah harus bebas 2021," tegas mantan Kepala Bidang Fasilitasi Pengadaan Tanah Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI itu saat dikonfirmasi Tribun Bali melalui sambungan telepon dari Denpasar, Jumat (16/10/2020).  (sui/rtu)