Breaking News:

Pilkada Serentak

Jelang Pilkada 2020, KPU Bali Gelar Rapid Test untuk Anggota Penyelenggara Adhoc

Sejumlah penyelenggara Adhoc Bali menjalani rapid test di Banjar Kedaton, Denpasar, Bali, Sabtu (7/11/2020)

Tribun Bali/Rizal Fanany
Sejumlah penyelenggara adhoc menjalani rapid test di Banjar Kedaton, Denpasar, Bali, Sabtu (7/11/2020). Sebanyak 53.773 penyelenggara adhoc wajib mengikuti rapid test yang bertujuan mengantisipasi penularan dan adanya klaster baru Covid-19 saat Pilkada 2020 digelar serentak pada 9 Desember mendatang. 

TRIBUN-BALI.COM - Sejumlah penyelenggara adhoc Bali menjalani rapid test di Banjar Kedaton, Denpasar, Bali, Sabtu (7/11/2020).

Penyelenggara adhoc ini mulai dari anggota KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara), PPS (panitia pemungutan suara), PPK (panitia pemilihan kecamatan), anggota KPU kabupaten dan kota, dan petugas Linmas.

Ketua KPU Bali, I Dewa Gede Agung Lidartawan mengatakan, total sebanyak 53.773 penyelenggara adhoc wajib mengikuti rapid test yang bertujuan mengantisipasi penularan dan adanya klaster baru Covid-19 saat Pilkada 2020 digelar serentak pada 9 Desember mendatang.

"Pelaksanaan rapid test sudah berjalan bergelombang mulai, Sabtu (7/11/2020) kemarin. Rinciannya sebanyak 296 orang penyelenggara di tingkat kecamatan, 2.634 orang penyelenggara di tingkat desa, dan 39.543 orang penyelenggara di tingkat TPS (tempat pemungutan suara) dan 11.300 untuk petugas Linmas," katanya.

Baca juga: Dirjen Bimas Hindu Nyatakan Siap Dukung Pengembangan STAHN Mpu Kuturan Singaraja Seluas 4 Hektar

Baca juga: Pendukung Trump Tenteng Senjata Laras Panjang di Arizona, Tak Ada yang Menyita

Ia memaparkan dari jumlah tersebut belum termasuk jajaran KPU kota dan kabupaten dan Provinsi Bali.

"Itu belum termasuk jajaran di KPU kabupaten dan kota serta jajaran KPU Provinsi Bali. Kalau jajaran KPU kabupaten dan kota dan jajaran Provinsi Bali itu nanti menyusul mendekati Pilkada 2020. Kami sudah siap," ujarnya.

Menurutnya, rapid test dilaksanakan lebih awal karena jumlah penyelenggara adhoc yang wajib rapid test cukup banyak.

Ditambah para penyelenggara adhoc wajib mengurus surat kesehatan dari petugas kesehatan sebelum pelantikan dan menerima penugasan.

Baca juga: Dimas Jadi Adik Angkat Raffi Ahmad, Dapat Panggilan Sayang dari Mama Amy: Anak Bontot

Baca juga: Bantu UMKM yang Terdampak Covid-19, 100 Sunset Hotel and Boutique Gelar Bazaar & BBQ

"Makanya lebih awal di-rapid test, karena jumlah penyelenggara ini banyak. Kita tidak mungkin lakukan rapid test dekat-dekat waktu atau mepet dengan pelaksanaan Pilkada 2020," ungkapnya.

Ia menegaskan pihaknya menyiapkan petugas cadangan apabila saat rapid test ditemukan penyelenggara adhoc terjangkit Covid-19.

"Kita tetap harus antisipasi segala kemungkinan. Karena kami berusaha maksimal mengantisipasi jangan sampai ada klaster baru penularan Covid-19 di Pilkada 2020," ujar mantan Ketua PPK Kecamatan Denpasar Barat ini.

Ia memaparkan seluruh rapid test untuk penyelenggara ditanggung oleh negara. 

(*)

Penulis: Rizal Fanany
Editor: Irma Budiarti
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved