AWK Minta Maaf Via Instagram, Ketua PHDI Bali: Ucapan Harus Direalisasikan dengan Wujud Perilaku

Hal ini juga harus dapat menjadi pembelajaran bagi AWK, agar ke depan tidak mengulangi perbuatannya.

Pihaknya juga meminta PHDI Pusat agar memberi atensi lebih cepat yang menyangkut tuntutan pencabutan pengayoman ISKCON atau Hare Krisna.

Dengan demikian umat di Bali mendapat gambaran tentang proses yang sudah berlangsung di pusat.

Walaupun demikian, Prof Sudiana juga meminta umat yang melakukan demonstrasi agar tertib dan berjalan damai.

"Jangan memakai kata-kata kasar, agar berjalan dengan tertib dan benar-benar aksi damai," katanya.

Sebelumnya, Selasa (3/11/2020), perwakilan elemen masyarakat di Nusa Penida menggelar aksi damai di depan Monumen Puputan Klungkung.

Massa melayangkan tiga tuntutan terhadap AWK.

Pertama, menyatakan mosi tidak percaya terhadap AWK.

Kedua,  mendesak AWK agar diberhentikan sebagai anggota DPD RI.

Ketiga, memproses hukum AWK karena dianggap telah menghina simbol dan kepercayaan masyarakat Nusa Penida. 

Tuntutan itu lalu diserahkan ke Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta, agar disampaikan ke lembaga DPD RI Perwakilan Bali.

Beberapa perwakilan elemen masyarakat Nusa Penida dan pengacara juga melaporkan AWK secara resmi ke Polda Bali.

Di hari bersamaan, aksi massa mengecam AWK juga terjadi di Kantor DPD Perwakilan Bali, Renon, Denpasar.

Massa dari 44 yayasan dan organisasi ini bernaung di bawah Forum Komunikasi Taksu Bali.

Ketua Forum Komunikasi Taksu Bali, Jro Mangku Wisna, menyatakan tindakan dan pernyataan dari AWK telah menimbulkan kegaduhan dan instabilitas, serta mengarah pada konflik sosial.