Breaking News:

AWK Dilaporkan ke BK DPD RI

Dilaporkan ke Badan Kehormatan DPD RI Oleh 35 Organisasi, AWK: Silakan Saja

Dikonfirmasi mengenai adanya pelaporan dirinya ke BK DPD tersebut, AWK menyebutkan bahwa DPD memang mempunyai mekanisme tersendiri.

Tribun Bali/Rizal Fanany
Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna Wedasteraputra Suyasa (AWK) saat didemo massa yang berakhir ricuh di Kantor Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Perwakilan Bali di Renon, Denpasar, Bali, Rabu (28/10/2020). 

Laporan Jurnalis Tribun Bali, I Wayan Sui Suadnyana

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Pernyataan kontroversial anggota DPD RI Perwakilan Bali, Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna Wedasteraputra Suyasa (AWK) terkait dalam video dharma wacana yang tersebar di media sosial berbuntut panjang.

AWK pun dilaporkan oleh 35 organisasi masyarakat Hindu Bali yang tergabung dalam Forum Komunikasi (Forkom) Taksu Bali ke Badan Kehormatan DPD RI hari ini, Selasa (10/11/2020).

Dikonfirmasi mengenai adanya pelaporan dirinya ke BK DPD tersebut, AWK menyebutkan bahwa DPD memang mempunyai mekanisme tersendiri.

Sebagai anggota DPD RI dua periode, ia mengaku mengerti betul mengenai mekanisme tersebut.

"Menurut saya itu biasa-biasa saja. Sejauh ini baik-baik saja, tidak ada sesuatu yang luar biasa. Silakan saja kalau itu hal mereka ingin melapor," kata AWK saat dihubungi Tribun Bali, Senin (9/11/2020) malam.

Menurutnya, pelaporan yang dilakukan ke BK DPD RI hasilnya tentu tergantung dari proses yang dijalankan.

Oleh karena itu, nanti akan ada ruang bagi dirinya untuk melakukan klarifikasi kepada BK DPD RI

Seperti diberitakan sebelumnya, Koordinator Forkom Taksu Bali I Ketut Wisna mengatakan, di BK DPD RI sudah ada tim khusus yang menyikapi polemik dari AWK.

"Sudah ada waktu, sudah ditetapkan sebentar, sore hari ini (kami diterima) dari tim BK DPD RI di Senayan," kata Wisna saat dihubungi Tribun Bali melalui sambungan telepon dari Denpasar.

Wisna menuturkan, dalam pelaporan ini Forkom Taksu Bali lakukan bersama delapan orang perwakilan.

Pihaknya melaporkan AWK ke BK DPD RI berkaitan dengan dugaan kode etik yang dilanggar oleh AWK karena selama ini telah banyak membuat kegaduhan di Bali.

Salah satunya, mengenai ucapan di kalangan pelajar yang dinilai memperbolehkan seks bebas asalkan memakai kondom.

Wisna menilai, hal tersebut tidak seharusnya diungkapkan oleh seorang pejabat.

Tak hanya itu, Forkom Taksu Bali juga menilai bahwa AWK telah melecehkan simbol-simbol agama Hindu Bali.

"Bukankah seorang pejabat seharusnya memberikan suatu keteduhan, pembinaan terhadap masyarakat. Tetap malahan ini menimbulkan suatu kericuhan-kericuhan," kata Wisna.

Bahkan, Wisna juga menyesalkan klaim AWK yang sudah seolah-olah sudah melaksanakan guru piduka di Pura Besakih, Karangasem.

Padahal tata cara, laku, upacara, asusila mengenai guru piduka di Bali sama sekali tidak dilakukan.

Masyarakat di Pura Besakih pun sampai memberikan klarifikasi karena guru piduka yang diklaim oleh AWK tidak diketahui oleh siapapun.

"Jadi (AWK) sangat-sangat membuat suatu kegaduhan di Bali, makanya kami dari Forum Taksu Bali yang terdiri dari 35 lembaga ini melaporkan ke BK DPD," jelasnya.

Dalam pelaporan ke BK DPD RI, Forkom Taksu Bali mengaku membawa dokumen yang lengkap, di antaranya berupa pernyataan sikap dari Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali, berbagai pelaporan masyarakat mengenai AWK ke Polda Bali, dan bukti visual maupun video AWK yang dinilai meresahkan, termasuk membawa rekomendasi dari DPRD Bali.

Wisnu berharap, melalui pelaporan ini, BK DPD RI bersedia untuk memberhentikan AWK sebagai anggota DPD RI.

Pihaknya di Forkom Taksu Bali melihat bahwa AWK sudah tidak layak menjadi seorang pejabat.

Baca juga: Terkait Pernyataan Kontroversial AWK, Ida Pedanda Sebut Banyak Brahmana yang Sempat Emosi

Sampaikan Aspirasi ke DPRD Bali
Sebelumnya, Forkom Taksu Bali menyampaikan aspirasi ke kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali, Senin (9/11/2020).

Aspirasi dari Forkom Taksu Bali diterima oleh Ketua DPRD Bali, I Nyoman Adi Wiryatama, dan Wakil Ketua DPRD Bali, I Nyoman Sugawa Korry, di Wantilan Gedung DPRD Bali.

Koordinator Forkom Taksu Bali, I Ketut Wisna, mengatakan pihaknya dari duhulu sudah merasa tersinggung dengan adanya aliran Hare Krisna di Bali. Namun baru sekarang bergabung untuk berani menyuarakan perlawanan terhadap aliran tersebut karena dinilai sudah meresahkan masyarakat Hindu Bali.

"Kami menegaskan bahwa kami tidak diam. Jadi sampai sekarang kami terus bergerak," kata Wisna saat menyampaikan aspirasinya di hadapan pimpinan DPRD Bali.

Forum Koordinasi (Forkom) Taksu Bali menyampaikan aspirasi ke kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali, Senin (9/11/2020)
Forum Koordinasi (Forkom) Taksu Bali menyampaikan aspirasi ke kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali, Senin (9/11/2020) (Tribun Bali/Sui Suadnyana)

Wisna mengucapkan terima kasih kepada DPRD Bali yang sudah mengeluarkan rekomendasi berkaitan dengan adanya aliran Hare Krisna di Pulau Dewata.

Surat rekomendasi ini dirasakan olehnya sangat menunjang pergerakan Taksu Bali dalam melawan rongrongan aliran Hare Krisna.

“Meski DPRD Bali sudah mengeluarkan rekomendasi, kami akan terus ‘menganggu’ DPRD Bali dalam perjuangannya menegakkan adat, agama, dan budaya Bali,” katanya.

Ia pun menegaskan, pergerakan Forkom Taksu Bali bukanlah berdasarkan kepentingan politik, melainkan pergerakan masyarakat Hindu yang pada dasarnya mengecam aliran Hare Krisna.

Meskipun bukan pergerakan politik, akan tetapi dalam perjalanannya memerlukan dukungan politik dari DPRD Bali.

"Tanpa dukungan politik, perjuangan Forkom Taksu Bali tidak akan mencapai tujuan. Itulah sebabnya kami menghadap ke sini untuk memohon apa yang kami harapkan," tuturnya.

Menurut Wisna, dalam perjuangan melawan Hare Krisna pihaknya tidak hanya melawan alirannya saja, tetapi juga tengah berhadapan dengan tokoh politik yakni anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) perwakilan Bali, Gusti Ngurah Arya Wedakarna  (AWK).

Apalagi menurut Wisna, AWK telah diduga menistakan agama, khususnya sesuhunan (dewa) Hindu.

Dengan adanya peristiwa ini, pihaknya di Forkom Taksu Bali bahkan tidak hanya bergerak di Bali, melainkan juga ke Jakarta untuk melaporkan AWK ke Badan Kehormatan (BK) DPD RI.

"Itu yang kami harapkan dari bapak-bapak pimpinan DPRD Bali sehingga BK DPD RI dapat melihat bahwa ini benar-benar sesuatu yang membuat gaduh di Bali, sesuatu yang perlu diperjuangkan oleh masyarakat Hindu Bali dan juga mungkin masyarakat non Hindu yang merasa terusik oleh tingkah polah dari Arya Wedakarna," kata dia.

Meski melaporkan sampai ke Jakarta, Wisna mengaku tidak ada tujuan untuk mendongkel AWK dari jabatannya sebagai DPD RI.

Namun apabila BK DPD RI menilai hal yang dilakukan sudah membuat gaduh atau menyebabkan ketidakstabilan di Bali dan akhirnya terjadi pelengseran, pihaknya menilai itu merupakan ulah dari AWK sendiri.

Baca juga: AWK Minta Maaf Via Instagram, Ketua PHDI Bali: Ucapan Harus Direalisasikan dengan Wujud Perilaku

Sampaikan Sikap
Akibat tindakan dan pernyataan dari AWK yang dinilai menimbulkan kegaduhan dan instabilitas sehingga mengarah pada konflik sosial, Forkom Taksu Bali ini pun menyampaikan beberapa sikap.

Pertama, mengutuk dan mengecam keras pernyataan AWK yang menyatakan hubungan seks bebas di kalangan pelajar diperbolehkan asal memakai kondom.

Kedua, mengutuk dan mengecam pernyataan AWK yang dianggap telah menghina, melecehkan, dan menodai simbol Agama Hindu Bali dengan menyebut beberapa simbol adalah makhluk suci bukan Ida Sang Hyang Widhi Wasa.

Tak hanya itu mereka juga menyatakan mosi tidak percaya kepada AWK karena sudah membuat pernyataan ke publik yang bertentangan dengan lingkup dan tupoksinya sebagai anggota DPD RI Komite I di bidang Pemerintahan, Politik, Hukum, HAM, Pemukiman dan Pertanahan.

Maka dari itu, Forkom Taksu Bali menuntut BK DPD RI untuk segera memproses sesuai dengan kode etik BK DPD RI dan membersihkan lembaga negara dan lembaga pemerintahan dari Bhakta Hare Krishna.

Sikap yang keempat, Forkom Taksu Bali meminta kepada pihak aparat yang berwajib untuk menindak tegas tanpa tebang pilih terhadap kasus AWK yang beberapa kali dilaporkan oleh masyarakat Bali.

Forkom Taksu Bali mengaku akan mengawal setiap laporan kepolisian yang dilakukan oleh masyarakat Bali terhadap AWK.

Kelima, Forkom Taksu Bali menilai bahwa AWK merupakan bakta dari Hare Krisna dan hal itu terbukti dari pernyataan dan kegiatan yang dilakukannya terkait aliran Hare Khrisna.

Padahal, menurut mereka, aliran Hare Khrisna sudah dilarang oleh negara berdasarkan Keputusan Kejaksaan Agung Nomor Kep-107/ja/5/1984.

Aliran ini dilarang karena telah merusak dan merongrong nilai-nilai budaya, adat, dan agama Hindu Bali dan nusantara.

"Kami menuntut dan meminta PHDI bertindak tegas terhadap aliran Hare Krisna dan Sampradaya lainnya," tuntutnya.

Terakhir, Forkom Taksu Bali mengaku sejalan dan mendukung pernyataan Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi), yang menyatakan bahwa ekspresi kebebasan yang mencederai kesucian Agama harus dihentikan.

"Kebebasan berekspresi yang mencederai kehormatan, kesucian serta kesakralan nilai-nilai dan simbol agama sama sekali tidak bisa dibenarkan dan harus dihentikan," tegasnya.

DPRD Sudah Final
Ketua DPRD Bali, I Nyoman Adi Wiryatama, saat menerima aspirasi tersebut mengungkapkan pihaknya sudah beberapa kali menerima masyarakat berkaitan dengan aliran Hare Krisna di Bali.

Karena itu, pihaknya di DPRD Bali secara politik telah menyampaikan bahwa polemik Hare Krisna ini telah selesai di DPRD Bali.

"Sudah jelas, dari kacamata politik, menganggu ketertiban umum bubarkan saja," kata Adi Wiryatama.

Bahkan, Adi Wiryatama telah mengeluarkan surat rekomendasi berkaitan dengan adanya aliran Hare Krisna ini.

Surat rekomendasi tersebut telah ditandatangani oleh seluruh pimpinan yang ada di DPRD Bali dan sudah disampaikan kepada Gubernur Bali agar digunakan untuk mengambil keputusan.

"Sekarang suratnya ada di Gubernur, kami di DPRD Bali sudah final," kata politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu.

Di sisi lain, Adi Wiryatama mengungkapkan bahwa kelompok aliran Hare Krisna telah beberapa kali mengirimkan surat dan utusan kepada DPRD Bali.

Namun dari sekian banyak masyarakat tersebut tidak ada satu pun diterima oleh DPRD Bali.

"Dengan cara inilah, itulah, apalah, koordinasi apapin bentuknya. Maaf kami DPRD Bali secara politik sudah selesai," kata mantan bupati Tabanan itu.

Kemudian masalah AWK yang dinilai sudah melakukan kegaduhan, Adi Wiryatama menilai hal itu sudah berada di ranah hukum.

Sebagai negara hukum, siapapun yang statusnya sebagai warga negara Indonesia maka tidak ada yang kebal terhadap hukum.

Maka dari itu, kasus tersebut harus dituntaskan secara hukum.

Karena diduga melakukan pelecehan terhadap simbol agama Hindu, Adi Wiryatama pun menyarankan agar hal tersebut diselesaikan dengan dresta di Bali yakni dengan melakukan guru piduka.

Kemudian secara politik, Adi Wiryatama menegaskan agar AWK berhadapan dengan Dewan Kehormatan DPD RI.

Bahkan dirinya pun mengaku bersedia membuatkan rekomendasi kepada Forkom Taksu Bali agar bisa dijadikan bahan ke BK DPD RI.

"Kami siap mengawal aspirasi saudara-saudara sekalian," katanya. (*)

Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved