Breaking News:

Pemkab Buleleng Usulkan 545 Formasi PPPK untuk Guru Honorer

Pemkab Buleleng telah mengajukan usulan 545 formasi untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2021

Penulis: Ratu Ayu Astri Desiani | Editor: Putu Dewi Adi Damayanthi
Thinkstocks/Fitriyantoandi via Kompas.com
Ilustrasi uang rupiah. 

TRIBUN-BALI.COM, SINGARAJA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng telah mengajukan usulan 545 formasi untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2021 khusus bagi para guru honorer kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB).

Pemkab Buleleng pun berharap usulan tersebut bisa seluruhnya disetujui oleh pusat. 

Sekda Buleleng, Gede Suyasa mengatakan, meski telah mengajukan usulan formasi PPPK khusus untuk guru honorer, belum dapat dipastikan berapakah kuota yang nantinya akan diberikan oleh pemerintah pusat.

“Mudah-mudahan pusat bisa kepastian berapa kuota formasi PPPK yang diberikan untuk Buleleng pada bulan Desember. Jadi kita tunggu saja,” ucapnya, Rabu (25/11/2020).

Baca juga: Bahu Jalan Penelokan-Kintamani Longsor Sepanjang 15 Meter

Baca juga: Cok Ace Berharap Turis Eropa Timur Tertarik untuk Datang ke Bali

Baca juga: Ini Cara Danrem 162/Wira Bhakti Berkomunikasi dengan Tokoh FPI NTB hingga Sukarela Turunkan Baliho

Sementara, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Buleleng, Made Astika mengatakan, dalam rekrutmen PPPK ini, salah satu persyaratannya ialah harus diikuti oleh guru honorer yang telah terdata dalam Data Pokok Kependidikan (Dapodik).

Sementara dalam Dapodik Disdikpora Buleleng, jumlah guru honorer yang ada di tingkat SD dan SMP di Buleleng, Bali, sebanyak 714 orang.

“Nanti seleksinya hampir sama dengan seleksi CPNS hanya saja PPPK ini tidak dapat dana pensiun,”katanya. 

Sebelumnya Sekda Buleleng, Gede Suyasa mengakui jika saat ini gaji untuk guru honor masih berada dikisaran Rp. 300 ribu sampai Rp. 500 ribu.

Sementara guru kontrak sekitar Rp. 1.2 juta per bulan.

Sebelum adanya rencana pengangkatan guru honor menjadi PPPK ini, pemerintah pun telah menyiapkan solusi, dimana 50 persen dana BOS bisa digunakan untuk membayar gaji para guru honorer.

Sementara untuk guru kontrak, Bupati berencana akan menaikan gaji mereka dari sebelumnya Rp. 50 ribu per jam menjadi Rp. 60 ribu per jam.

Kenaikan gaji bagi guru kontrak ini akan berlaku mulai Januari 2021 mendatang.

Dengan adanya rencana pemerintah pusat untuk membuka seleksi guru PPPK ini, dapat memberikan kesempatan yang adil bagi guru-guru honorer agar mendapatkan penghasilan yang layak. (*).

Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved