Breaking News:

Pilkada Serentak

Bawaslu Dapat Pekerjaan Baru, Adanya Dugaan Pelanggaran Saat Coblosan di Pilkada Jembrana

Bawaslu Dapat Pekerjaan Baru, Cium Adanya Dugaan Pelanggaran Saat Coblosan di Pilkada Jembrana, Catat 27 Pelanggaran Selama Tahapan Pilkada

Tribun Bali
Ilustrasi Pilkada Serentak. 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR – Coblosan Pilkada Serentak pada 9 Desember 2020 telah berlangsung seminggu lalu.

Bahkan, saat ini proses Pilkada telah memasuki tahapan rekapitulasi suara.

Saat dikonfirmasi, Komisioner Bawaslu Bali Divisi Penanganan Pelanggaran Pemilu, I Wayan Wirka menyebut bahwa pelaksanaan helatan Pilkada hingga coblosan berlangsung secara aman dan lancar.

Hanya saja, Wirka menyebutkan bahwa pihaknya baru saja mendapatkan laporan adanya dugaan pelanggaran pada saat pencoblosan di Pilkada Jembrana.

Baca juga: Kasus Kematian dengan Positif Covid-19 Bertambah Satu Orang di Bangli, Pasien Berasal dari Tembuku

Baca juga: 15 Benda Fengshui Pembawa Keberuntungan Bagi Pemiliknya, Mendatangkan Hoki dan Rezeki Berlimpah!

Baca juga: Lanjutan Pembahasan RAPBD 2021 Akan Dikebut Selama Dua Hari

Dugaan pelanggaran tersebut adanya satu orang yang mencoblos lebih dari sekali di dua TPS berbeda di Bali Barat tersebut.

“Cuma di Jembrana ada satu peristiwa ada dugaan pelanggaran yang sedang ditangani Bawaslu Jembrana. Yakni adanya pemilih diberikan surat pemberitahuan itu dua, seharusnya untuk dua orang, karena kebetulan namanya sama diberikan kepada satu orang, di TPS berbeda, itu dipakai dua-duanya,” ucapnya, saat dikonfirmasi, Selasa (15/12/2020).

Bahkan, ia dan jajaran Bawaslu Jembrana sedang melakukan pengkajian terkait dugaan pelanggaran tersebut.

“Masih satu banjar, beda TPS, kebetulan orangnya dua namanya sama, ini sedang kita proses apakah yang bersangkutan kena Pasal 178 B yang berkaitan dengan menggunakan hak pilih lebih dari dua kali, ini sedang kaji coba jelasnya dengan Pak Rudia,” paparnya.

Mengenai sanksi sendiri, Mantan Anggota Panwaslu Tabanan ini menjelaskan bahwa dalam Pasal 187A ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, setiap orang yang pada waktu pemungutan suara dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum mengaku dirinya sebagai orang lain untuk menggunakan hak pilih, di pidana dengan pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

Pun begitu, dirinya menegaskan bahwa pihaknya masih mengkaji apakah dugaan pelanggaran dilakukan secara sengaja atau tidak.

Halaman
1234
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved