Kota Denpasar Menunda Pembelajaran Tatap Muka Sampai Maret 2021 Karena Dinilai Masih Berbahaya

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Para pemangku kebijakan di Kota Denpasar telah melakukan rapat terkait pembelajaran tatap muka di Denpasar selama pandemi Covid-19. 

Rapat tersebut dihadiri ole Komisi IV DPRD Kota Denpasar bersama Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Kota Denpasar di ruang sidang DPRD Kota Denpasar, Selasa (22/12/2020) untuk membahas persiapan pembelajaran tatap muka untuk SD dan SMP di Kota Denpasar. 

Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi IV DPRD Kota Denpasar, I Wayan Duaja.

Kadis Dikpora, I Wayan Gunawan memaparkan ada beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam proses pembelajaran tatap muka.

Baca juga: BREAKING NEWS Pemerintah Kota Denpasar Tunda Pembelajaran Tatap Muka Hingga Maret 2021

Pertama yakni faktor risiko penularan atau penyebaran Covid-19 yang dinilai masih berbahaya. 

Berdasarkan data yang ia peroleh dari Dinas Kesehatan Kota Denpasar, untuk tingkat risiko penyebaran Covid-19 di Kota Denpasar sebesar 26.3 persen.

“Artinya, apabila dilakukan tes kepada 100 penduduk, maka sebanyak 26.3 persennya positif Covid-19,” kata Gunawan.

Dan kondisi ini sangat berbahaya apalagi untuk anak-anak di tingkat SD dan SMP.

“Bayangkan jika anak-anak positif Covid-19, mereka harus diisolasi atau masuk rumah sakit tanpa pendampingan, bagaimana kondisi psikis mereka. Sehingga kami mengutamakan kesehatan anak,” kata Gunawan.

Kedua yakni terkait kesiapan fasilitas kesehatan jika nantinya ada peserta didik yang ternyata positif Covid-19.

Sehingga pihaknya pun akan mempersiapkan rumah singgah yang layak anak.

Ketiga yakni terkait kesiapan sekolah dimana harus mempersiapkan protokol kesehatan termasuk jarak tempat duduk antar siswa yakni minimal 1.5 meter.

Pertimbangan keempat yakni akses untuk melakukan pembelajaran daring.

“Apabila akses untuk pembelajaran daring sudah bagus, kenapa kita harus tatap muka dengan mengambil risiko ini, ini juga perlu pertimbangan,” kata Gunawan.

Gunawan juga memaparkan telah melakukan rapat dengan PJ Sekda Kota Denpasar bersama beberapa OPD terkait.

“Berdasarkan rapat tersebut, sebagian besar OPD terkait mengharapkan untuk menunda pembelajaran tatap muka sampai Maret 2021. Sambil menunggu cukup dilakukan simulasi tatap muka,” kata Gunawan.

Dalam simulasi ini nantinya akan dilakukan evaluasi yang ketat sehingga saat penerapan pembelajaran tatap muka sudah siap.

Dalam simulasi ini pihaknya akan menunjuk beberapa sekolah yang telah memenuhi persyaratan.

Adapun persyaratannya yakni sekolah tersebut harus masuk dalam wilayah zona hijau dan maksimal zona kuning.

Siswa maupun guru yang boleh ikut simulasi juga harus berasal dari zona hijau dan zona kuning.

“Semua itu bisa dilihat dalam aplikasi Jagabaya, dari sana sekolah akan melihat siapa saja siswa yang bisa ikut simulasi,” kata Gunawan.

Jika nantinya ada siswa yang dari zona merah atau orange memaksa datang ke sekolah maka akan dipulangkan.

Sekolah yang ditunjuk sebagai tempat simulasi juga menyiapkan sarana protokol kesehatan yang lengkap.

“Lama anak di sekolah dalam simulasi tidak boleh lebih dari 2 jam pelajaran. Dan peserta didik paling banyak hadir ke sekolah seminggu dua kali,” imbuh Gunawan.

Gunawan juga mengatakan, jikapun pembelajaran tatap muka sudah dilaksanakan, itu hanya untuk mengobati kerinduan anak pada sekolah.

Sementara untuk kurikulum selesai di rumah dengan melakukan pembelajaran di rumah atau daring maupun luring.

“Karena kan bisa dibayangkan misalnya anak SMP kelas 1 belum mengenal gurunya, walaupun ada zoom kan tidak semua sekolah bisa, sehingga mereka kan tidak mengenal guru mereka,” katanya.

Pihaknya juga akan mendata guru yang memiliki penyakit bawaan agar tidak ikut dalam simulasi maupun pembelajaran tatap muka selama pandemi.

Guru juga akan menjalani tes baik swab maupun rapid yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan mulai Januari 2021.

Sementara itu, Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Kota Denpasar, I Wayan Murdana mengatakan, selama pembelajaran daring yang digelar satu semester ini secara umum telah berjalan baik hingga pembagian raport yang digelar hingga 19 Desember 2020.

“Dari 76 SMP di Denpasar, semester 1 ini sudah berjalan baik dengan sistem daring, tidak ada masalah berarti dan sesuai kurikulum walaupun tidak maksimal,” katanya.

Sementara untuk pelaksanaan pembelajaran tatap muka, pihaknya juga berharap dilaksanakan secara bertahap.

Apalagi di lapangan sudah tersebar asumsi dari orang tua maupun beberapa kepala sekolah bahwa Januari 2021 sudah tatap muka.

Padahal pemahaman yang diharapkan bukan seperti itu mengingat diperlukan persiapan yang matang agar jangan sampai ada kluster sekolah.

“Secara administrasi sudah siap, yang penting sekarang jangan sampai ada kesan Januari sekolah sudah dibuka. Akan lebih bagus simulasi dan tracing Disdik mana yang bisa dan mana yang tidak,” katanya.

Ia juga meminta ada surat edaran kepada kepala sekolah sebagai pedoman apa yang harus dikerjakan, agar jangan sampai ada keinginan dari kepala sekolah membuka sekolah apalagi dengan adanya desakan dari orang tua.

Murdana pun berharap agar simulasi dilakukan untuk kelas VII, dengan tahapan yang kelas semisal dalam sehari dilakukan untuk dua kelas dengan siswa tidak lebih dari setengah jumlah rombongan belajar.

Dari pemaparan tersebut, semua anggota Komisi secara umum menyetujui ada yang dipaparkan oleh Disdikpora.

Ketua Komisi IV DPRD Kota Denpasar, I Wayan Duaja mengaku sepakat dengan apa yang dipaparkan oleh Kadis maupun Ketua MKKS.

“Untuk awal dalam masa peralihan tersebut SMP lebih dulu melakukan sosialisasi dan kami sepakat. Guru juga memang perlu dirapid test walaupun di sekolah sudah ada protokol kesehatan,” katanya.

Ia menambahkan, dalam proses simulasi, dewan pun akan turun untuk melakukan pemantauan.

Anggota Komisi IV, I Wayan Warka menambahkan dalam pelaksanaan sekolah tatap muka termasuk simulasi diperlukan kehati-hatian.

Jangan sampai malah menimbulkan kehebohan karena ada siswa yang terpapar Covid-19 di sekolah.

“Andaikata terpapar satu siswa, ini akan heboh dan merusak citra pendidikan, apalagi orang tua nanti curhat di media sosial dan kadang bisa dibesar-besarkan,” katanya.

Gunakan Aplikasi Jayabaya 

Untuk persiapan pelaksanaan simulasi pembelajaran tatap muka di Kota Denpasar, Dinas Pendidikan dan Kepemudaan Olahraga (Disdikpora) Kota Denpasar menggunakan aplikasi Jagabaya.

Aplikasi ini kan digunakan untuk memonitor keadaan warga sekolah baik guru maupun siswa.

Menurut Kepala Disdikpora Kota Denpasar, I Wayan Gunawan mengatakan aplikasi ini akan disiapkan untuk masing-masing sekolah.

Semua warga sekolah wajib mengisi kondisi dirinya di dalam aplikasi tersebut termasuk riwayat penyakit bawaan yang dimiliki.

“Dari sana nantinya sekolah tahu kondisi siswanya, sehingga jika ditunjuk menjadi tempat simulasi bisa menentukan siswa dan guru yang akan diikutkan,” kata Gunawan dalam rapat persiapan pembelajaran tatap muka untuk SD dan SMP di Kota Denpasar yang berlangsung di ruang sidang DPRD Kota Denpasar Selasa (22/12/2020) bersama Komisi IV DPRD Kota Denpasar.

Gunawan mengatakan aplikasi ini dibuat oleh Dinas Kominfo Kota Denpasar.

Untuk selanjutnya, walaupun pembelajaran tatap muka telah berjalan, namun selama pandemi Covid-19 pembelajaran jarak jauh baik daring maupun luring tetap diberlakukan.

Dan kedatangan siswa ke sekolah lewat tatap muka hanya untuk melepaskan kerinduan mereka pada sekolah.

Termasuk juga sebagai ajang mengenal guru dan temannya bagi siswa kelas awal.

Sementara untuk penuntasan materi sesuai kurikulum tetap lewat pembelajaran daring.

“Karena kan tidak mungkin dengan waktu tatap muka terbatas bisa menyelesaikan materi dalam kurikulum sehingga harus dituntaskan di sekolah,” kata Gunawan.

Untuk mendukung proses pembelajaran daring pada semester selanjutnya, pihaknya mengaku sudah memerintahkan sekolah untuk membuat SK terkait Covid-19 yang juga memuat model pembelajaran di sekolah.

Sementara itu, Ketua MKKS Kota Denpasar, I Wayan Murdana mengatakan pembelajaran daring yang paling mendekati tatap muka adalah dengan menggunakan aplikasi zoom meeting.

Akan tetapi tidak semua sekolah bisa melakukannya secara optimal karena terkendala biaya.

“Kami di SMPN 3 Denpasar hampir 80 persen pembelajaran menggunakan zoom, dan itu sebenarnya yang paling mendekati dengan pembelajaran tatap muka,” katanya.

Ia menambahkan, untuk di Kota Denpasar sudah semua SMP menggunakan aplikasi zoom meeting ini.

Hanya saja, persentasenya yang berbeda-beda tergantung kemampuan siswa di masing-masing sekolah.

Sementara itu, untuk mendampingi guru yang bermasalah dengan teknologi, sekolah juga telah membentuk Tim IT.

“Dengan adanya dampingan dari Tim IT ini, paling tidak guru memahami dan memiliki inovasi dalam proses pembelajaran,” katanya.

Ia pun berharap, setelah setahun pembelajaran daring ini, baik guru maupun siswa sudah mampu menyesuaikan diri. (*)