Berita Buleleng

Soal Pengelolaan Pasar Banyuasri Buleleng, Badan Pengawas Usulkan Skema Kerjasama Pemanfaatan Aset

Skema kerjasama pemanfaatan aset diusulkan untuk pengelolaan Pasar Banyuasri Buleleng.

Tribun Bali/Ratu Ayu Astri Desiani
Suasana di Pasar Banyuasri. Terkait pengelolaan Pasar Banyuasri Buleleng, Badan Pengawas usulkan skema kerjasama pemanfaatan aset 

TRIBUN-BALI.COM, SINGARAJA - Skema kerjasama pemanfaatan aset diusulkan untuk pengelolaan Pasar Banyuasri Buleleng.

Dengan demikian, PD Pasar tidak harus menanggung nilai penyusutan bangunan, sebesar Rp 9 Miliar per tahunnya.

Ketua Badan Pengawas PD Pasar Buleleng, yang juga sebagai Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Setda Buleleng, Ni Made Rousmini, Kamis (24/12/2020) mengatakan, berdasarkan kajian yang dilakukan, pola kerjasama pemanfaatan ini paling memungkinkan untuk dilakukan, karena dianggap akan menguntungkan kedua belah pihak, baik PD Pasar maupun Pemkab Buleleng selaku pemilik aset.

"Kalau dengan pola pemanfaatan aset ini, PD Pasar tidak perlu menanggung nilai penyusutan bangunan.

Baca juga: Progres Revitalisasi Pasar Banyuasri Buleleng Capai 99%,Pengelola & Pedagang Diimbau Jaga Kebersihan

Manajemennya harus disiplin, transparan dan terbuka. 

Jajaran direksi juga harus bekerja keras, karena harus menyewa aset pasar tersebut kepada Bupati sesuai dengan nilai yang disepakati," terangnya.

Rousmini menyebut, sejatinya ada tiga skema yang dapat dilakukan untuk pengelolaan Pasar Banyuasri.

Yakni penyertaan modal, melakukan kerjasama pemanfaatan aset dengan PD Pasar, serta menyerahkan pengelolaan aset kepada pihak ketiga.

Bila menggunakan skema penyertaan modal, PD Pasar sebut Rousmini, harus menanggung beban penyusutan bangunan setiap tahun.

Mengingat nilainya cukup besar, PD Pasar dikhawatirkan akan merugi secara pembukuan akuntasi.

Sementara skema pengelolaan aset pada pihak ketiga, harus dilakukan lelang terlebih dahulu.

Bahkan dikhawatirkan pihak itu akan menaikkan tarif cukai harian, biaya sewa bulanan, serta terjadi peralihan hak atas kepemilikan lapak atau ruko yang ada di Pasar Banyuasri

Sementara Bupati menegaskan agar Pasar Banyuasri tidak hanya memperhitungkan pendapatan, namun juga harus menciptakan keuntungan untuk para UMKM.

Untuk itu, kerjasama pemanfaatan aset merupakan skema yang paling memungkinkan untuk dilakukan.

Baca juga: Progres Revitalisasi Pasar Banyuasri Capai 96 Persen, Didesain Semi Modern dan Bebas Sampah Plastik

Keputusan ini sudah dilaporkan oleh pihaknya kepada Bupati.

"Sekarang tinggal menunggu keputusan bupati," katanya.

Disinggung terkait usulan PD Pasar untuk menaikkan cukai harian dari Rp 3.000 per lapak menjadi Rp 5 ribu, dan biaya sewa tanah dari Rp 3.500 per meter per segi menjadi Rp 4 ribu per meter persegi per bulan, Rousmini mengaku masih akan mengkaji.

"Ya memang sudah delapan tahun tarif cukai tidak dinaikkan, seharusnya memang dilakukan penyesuaian tarif, dengan syarat tidak lebih dari 100 persen.

 Kalau pun nanti ada kenaikan tarif cukai, berlaku untuk semua pasar yang dikelola oleh PD Pasar, bukan hanya Pasar Banyuasri saja. Ini akan kami kaji kembali," tutupnya. (*)

Sumber: Tribun Bali
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved