Hingga Akhir Jabatan, Gianyar Belum Mampu Terapkan Imbal Jasa Lingkungan

Tetapi air, imbuh Gianyar, selalu mengalir ke bawah. Yang mana ketika terjadi banjir dan kotor, dampaknya dirasakan oleh masyarakat di daerah bawah.

Begitupun jika airnya bersih, juga dirasakan manfaatnya. Sehingga dari sumber air di Bangli, dipergunakan pula oleh masyarakat Gianyar untuk sawah, PDAM.

Begitupun juga masyarakat di kabupaten lain seperti Klungkung, Badung, Kota Denpasar, hingga Buleleng.

“Cuma sekarang ini belum ada imbalan dari air yang dimanfaatkan. Kalau zaman dulu air bersih tidak diperjualbelikan. Sekarang PDAM juga sudah memperjualbelikan air dipergunakan untuk ke hotel."

"Sehingga perjuangan saya sudah ada dasar aturannya, yakni PP 46 tahun 2017 tentang imbal jasa lingkungan. Cuma PP itu belum diturunkan. Mungkin perlu ada perda tingkat provinsi, perda tingkat kabupaten,” ucapnya.

Mengenai regulasi tersebut, Bupati Bangli dua periode itu mengaku sudah memerintahkan Bappeda untuk membuat kajian akademis, terkait dengan implementasi PP 46 tahun 2017.

Secara konsep, Gianyar mengaku ingin ada prestasi dan kontra prestasi.

“Pengelolaan alam ini kan tidak semua harus dikelola menjadi beton. Ambil lah teman-teman kita di Denpasar, di Badung mendirikan hotel yang mana pasti ada tumbuh-tumbuhan terbabat di sana. Sehingga ekosistem itu terganggu karena tumbuh-tumbuhan kan menghasilkan oksigen."

"Ketika dibabat lingkungan itu menjadi tidak sehat, sehingga karbondioksida tidak bisa diserap oleh lingkungan,” ucapnya.

Di sisi lain, dengan banyaknya hotel yang dibangun seperti di Kabupaten Badung mampu menghasilkan Pajak Hotel dan Restoran (PHR).

Sementara di Bangli yang telah menanam pohon, menurut Gianyar juga harus mendapatkan imbalan. Karena antara pohon dengan pengelolaan sumber daya yang digunakan untuk hal lain, tentu harus dibangun keseimbangan.

“Untuk itulah supaya Bangli dan Bali ini tidak mengalami kasus seperti hubungan Bogor dengan Jakarta, yang harus membongkar villa demi peghijauan, sebelum kerusakan lingkungan terjadi di Kabupaten Bangli, ayo dong buat Kabupaten Bangli ini sejahtera dengan mengelola alam."

"Sejahtera dari pertanian, sejahtera dari menjaga hutan. Itulah yang kita inginkan dalam arti berbagi hasil, bukan bantuan. Sehingga di Bangli ini tidak perlu berlomba-lomba membuat hotel,” ujarnya.

Gianyar menambahkan perjuangannya hingga mengakhiri jabatan selaku bupati pada Februari 2021, terhadap PP 46 tahun 2017 tentang imbal jasa lingkungan belum bisa terlaksana.

Namun selaku masyarakat Bangli, pihaknya mengaku akan terus berjuang untuk membangun kesadaran bersama.

“Tiang yakin masyarakat sudah sadar, namun pemerintahnya belum. Misalnya subak-subak di daerah Payangan datang ke Kintamani saat odalan di Pura Batur dengan menghaturkan sarana upacara,” ungkapnya. (*)