Breaking News:

Human Insterest Story

Hingga Akhir Jabatan, Gianyar Belum Mampu Terapkan Imbal Jasa Lingkungan

Bupati Bangli I Made Gianyar sempat menjadi sorotan pada tahun 2019 lalu, terkait penyataannya untuk menutup sungai dengan sampah dan oli.

Tangkapan layar Youtube
Bupati Bangli, Made Gianyar 

TRIBUN-BALI.COM, BANGLIBupati Bangli I Made Gianyar sempat menjadi sorotan pada tahun 2019 lalu, terkait penyataannya untuk menutup sungai dengan sampah dan oli.

Bersama segmen Bli Ojan Inspirasi Bali, pria 57 tahun itu menjelaskan terkait apa yang mendasari pernyataan tegasnya tersebut.

Made Gianyar menjelaskan Pancasila merupakan fundamental norma di Indonesia, yang diturunkan menjadi UUD 1945.

Gianyar mengatakan, menurut Presiden, aplikasi Pancasila dari sila pertama hingga empat sudah berjalan dengan baik dan luar biasa.

Namun sila kelima masih menjadi persoalan.

Baca juga: Hingga Tahun 2020 Koster Telah Lahirkan 40 Peraturan, Terkait Apa Saja?

Baca juga: BREAKING NEWS - Warga Busungbiu Temukan Sesosok Jasad di Dasar Jurang, Tim SAR Lakukan Evakuasi

Baca juga: Update Covid-19 di Kota Denpasar, Positif: 17 Orang, Sembuh: 20 Orang, Meninggal: Nihil

“Mungkin Indonesia ini sudah makmur, mungkin Indonesia ini negara kaya raya. Tetapi persoalannya adalah di persoalan keadilan. Sehingga bapak presiden banyak membuat lompatan. Pak presiden membuat satu harga untuk BBM."

"Di Papua, di manapun, harga BBM sama. Sehingga warga Papua senang. Infrastruktur pun juga disamakan. Sehingga semua mengarah ke persoalan keadilan,” ujarnya.

Begitupun dengan di Bali.

Gianyar mengatakan pernyataannya yang viral tersebut merupakan bagian dari gugatan keadilan yang termuat di sila ke-lima, keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Baca juga: Ruas Jalan Banjar Serokadan menuju Desa Apuan Bangli Jebol, Pengendara Roda Empat Harus Memutar

Baca juga: Setelah 5 Hari Tim SAR Lakukan Pencarian, Nenek 90 Tahun yang Hilang di Tabanan Ditemukan Meninggal

“Kita ini ada di satu pulau, bapak Gubernur baik pak Mangku Pastika, dilanjutkan oleh bapak I Wayan Koster, ketika ada hajatan politik pemilihan Gubernur, tetap juga kesenjangan antara Bali selatan dan utara menjadi jargon dan harapan yang harus kita wujudkan."

"Sehingga sampai saat ini mungkin masih dalam tataran perjuangan. Termasuk Bangli ada di sebuah proses perjuangan itu, di dalamnya,” kata Gianyar.

Pihaknya mengatakan berdasarkan UUD 1945 pasal 33 yang berbunyi bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan atau diperuntukkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Gianyar mengatakan, secara konsensus bahwa antar kabupaten tidak dikelola bersama, harus beda sesuai dengan potensi kabupaten/kota itu sendiri.

“Pengelolaan daerah di pegunungan harus berbeda dengan daerah di pesisir. Ini persoalannya kan di keadilan. Di satu sisi kita sama dengan kabupaten kota lain, mendukung kemajuan Bali."

Halaman
123
Sumber: Tribun Bali
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved