LPD Anturan Buleleng Tidak Sehat, Kredit Macet Mencapai Rp 43.7 Miliar 

TRIBUN-BALI.COM, BULELENG - Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Anturan saat ini dalam kondisi tidak sehat.

Sejumlah nasabahnya pun resah, karena tidak bisa menarik tabungannya.

Kondisi ini pun menyebabkan Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana harus turun tangan, untuk membantu menyelesaikan persoalan tersebut. 

Baca juga: Pakar Epidemiologi Unair Sebut PSBB Jawa Bali Cuma Formalistik, Penerapannya Parsial dan Tak Merata

Baca juga: Di Tengah Pandemi, Mbah Roni Cari Kerang di Hutan Mangrove, Sehari Hasilkan Rp 60 Ribu

Baca juga: Curi Puluhan Unit Barang Eletroknik di Tujuh Sekolah, Residivis Kambuhan Dihukum Tiga Tahun Penjara

Pada Kamis (7/1/2021), Bupati Suradnyana terpantau melaksanakan pertemuan bersama  pengurus LPD Anturan, prajuru Desa Adat Anturan, LP-LPD, serta Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali, di rumah jabatannya.

Dalam pertemuan itu, Suradnyana meminta kepada Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Bali untuk membantu melakukan audit independen terhadap pembukuan LPD Anturan. 

"Saya minta para nasabah LPD Anturan untuk menahan diri dulu. Saya sudah minta Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Bali untuk melakukan audit independen."

Baca juga: Setelah Pergantian Tahun, 3.655 Orang Tinggalkan Bali Melalui Terminal Mengwi

Baca juga: Pemkab Tabanan Beli 2 Unit Mobil Damkar, Dianggarkan Lewat APBD 2021 Senilai Rp 3,5 Miliar

"Saya kasih waktu satu bulan untuk melakukan audit."

"Setelah itu hasil audit akan dipresentasikan dengan dihadiri petugas LPDnya, perwakilan desa adat, dan saya sendiri sebagai kepala daerah. Saya tidak mau berandai-andai, jadi tunggu hasil auditnya dulu seperti apa," jelasnya. 

Sembari menunggu hasil audit, Suradnyana juga meminta agar LPD Anturan menutup sementara layanannya selama satu bulan.  

"Semua harus menahan diri dulu. Audit ini merupakan proses untuk menyelsaikan masalahnya. LPD ini sama seperti bank, kalau sudah tidak ada kepercayaan dari nasabahnya bahaya, bisa bangkrut."

 
"Setelah audit, nanti kita cari tau apa keinginan dari masing-masing pihak untuk menyelesaikan ini. Apakah akan memutar uangnya atau asetnya dibagi," tutupnya. 

Sementara Ketua LPD Anturan, Nyoman Arta Wirawan mengaku siap lahir batin apabila pembukuan LPD Anturan harus diaudit.

Wirawan pun tidak menampik LPD yang ia pimpin saat ini mengalami kekurangan dana, sehingga pihaknya tidak bisa mencairkan tabungan milik para nasabahnya.

Aset yang dimiliki LPD Anturan sebelumnya sebesar Rp 200 Miliar lebih.

Sebagian besar asetnya itu diberikan kepada para debitur sebagai piutang.

Namun sayangnya, akibat covid-19 ini, para debitur yang rata-rata merupakan pelaku pariwisata pun kesulitan untuk membayar kreditnya.

Berdasarkan data yang dimiliki Wirawan,  kredit yang tergolong macet saat ini mencapai Rp 43.7 Miliar dengan jumlah debitur mencapai 1.464 orang.

Sementara yang diragukan, mencapai Rp 1.94 Miliar dari 56 debitur.

Kredit dengan kategori kurang lancar mencapai Rp 150 Miliar lebih, dengan jumlah debitur 155 orang. 

"Perputaran uang antara yang masuk dan keluar tidak berimbang. Ini terjadi tepat saat pemerintah mengumumkan Covid-19 ada di Indonesia. Ditambah lagi Presiden memberikan keringanan bagi yang punya utang boleh satu tahun tidak bayar."

"Piutang itu kan sebenarnya aset. Sebelum ada covid-19 ini, debitur minjam Rp 1 Miliar itu sudah biasa, dan mereka lancar bayar. Tapi sekarang dengan adanya covid-19 ini mereka banyak yang dirumahkan, jadi susah untuk membayar," terangnya.  

Sementara Kabid Perekonomian Desa Adat Dinas Pemajuan Masyatakat Adat Bali, Ni Luh Putu Seni Artini mengatakan, pihaknya sejatinya sudah dua kali memediasi LPD Anturan.

Bahkan pihaknya juga sudah memberikan bantuan dana pemberdayaan lewat LP-LPD sebesar Rp 200 juta.

Namun bantuan itu tidak mencukupi karena kebutuhan likuiditas yang terlampau tinggi. 

"Untuk itu saat ini kami pastikan dulu berapa kewajiban dan berapa piutang yang mereka miliki, dari hasil hitungan Tim Auditor independen."

"Tim Audit akan turun secepatnya, karena waktu yang diberikan hanya satu bulan oleh Bupati. Masalah ini terjadi mungkin karena pengurus LPD tidak melakukan prinsip kehati-hatian sehingga terjadi penyimpangan seperti ini," jelasnya. (*)