Berita Denpasar

Denpasar Kembali Terapkan PKM, Dewan: Apa Tanggung Jawab Pemerintah Kepada Masyarakat?

Pemkot Denpasar kembali menerapkan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) selama 32 hari

Penulis: Putu Supartika | Editor: Irma Budiarti
Tribun Bali/Rizal Fanany
Ilustrasi - Petugas melakukan pemeriksaan terhadap pengendara yang memasuki zona Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) di Denpasar, Bali, pada Mei 2020 lalu. 

Laporan Wartawan Tribun Bali, I Putu Supartika

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR- Pemkot Denpasar kembali menerapkan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) selama 32 hari terhitung tanggal 18 Januari hingga 18 Februari 2021.

PKM ini dilaksanakan di 423 banjar/dusun pada 43 desa/kelurahan di Denpasar, Bali.

Terkait penerapan PKM ini kembali, Wakil Ketua I DPRD Kota Denpasar, I Wayan Mariyana Wandhira meminta tanggung jawab pemerintah terhadap masyarakat yang mengais rezeki saat malam hari.

Hal ini dikarenakan ada pembatasan jam operasional hingga pukul 21.00 Wita.

Baca juga: Petugas PUPR Denpasar Kewalahan Angkut Sampah 2 Ton Perhari dari Sungai dan Drainase

Baca juga: Mangkal Siang Bolong di Lumintang, 18 PSK Diangkut Satpol PP Denpasar

Padahal banyak masyarakat yang mengais rezeki hingga larut malam, seperti penjual nasi jinggo ataupun penjual soto.

“Saya sebagai wakil masyarakat bukan bermaksud men-judge pemerintah. Tapi dalam rentang waktu pelaksanaan PKM, untuk mereka yang mencari rezeki malam, apa tindakan dan langkah pemerintah untuk mereka? Selama ini belum ada kan,” kata Wandhira yang diwawancarai Senin 18 Januari 2021.

Ia menanyakan seperti apa kompensasi penyiapan kebutuhan dasar bagi masyarakat yang terdampak pembatasan jam operasional tersebut.

Pihaknya pun ingin ada langkah konkret dari pemerintah dalam menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan masyarakat saat pelaksanaan PKM ini.

"Saya yakin, semua masyarakat Bali dan Denpasar khususnya akan patuh pada aturan. Ketika mereka patuh dan tunduk aturan pemerintah, lalu tanggung jawab ke masyarakat apa? Ini harus diperjelas, apalagi sekarang masih dalam situasi PPKM yang skalanya nasional. Pemerintah seharusnya bisa minta bantuan dana ke pemerintah pusat. Apa sudah dilakukan?” tanyanya.

Ia pun meminta pemerintah bisa lebih aktif memberikan hak masyarakat saat pandemi.

Jangan hanya kejar target tanpa memikirkan aktivitas dan kondisi masyarakat selama pandemi.

“Penerapan PKM maupun PPKM, saat siang tidak terlalu terlihat. Tapi malam sangat kentara karena ada pembatasan jam operasional.  Sekarang, sudahkah pemerintah punya data masyarakat yang punya potensi mengais rezeki malam?  Ini perlu dipertegas, sehingga antara regulasi dan pelaksanaan di lapangan seimbang,” katanya.

Denpasar Gelar Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) Tingkat Banjar/Dusun

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) belum usai, Denpasar kembali gelar Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) tingkat banjar/dusun.

Baca juga: TERKINI: PPKM Belum Usai, Denpasar Kembali Terapkan PKM Tingkat Banjar Selama 32 Hari

Baca juga: Putu Ririn, Mantan Karyawan BRI Gajah Mada Denpasar Bali Tilep Dana Nasabah Rp 494 Juta

Penerapan kembali PKM tingkat banjar ini dilakukan mulai Senin (18/1/2021) hingga Kamis (18/2/2021) mendatang atau terhitung 32 hari.

Pemkot Denpasar beralasan, diterapkannya PKM kembali dikarenakan kasus positif Covid-19 kembali melonjak tinggi.

Plt Kabag Hukum Setda Kota Denpasar, Komang Lestari Kusuma Dewi saat ditemui, Senin 18 Januari 2021 siang mengatakan, penerapan PKM ini sesuai dengan Pasal 5 Ayat 2 Perwali Nomor 48 tahun 2020 tentang disiplin protokol kesehatan.

“Di sana ada pernyataan, saat kasus positif meningkat berdasarkan peta risiko, Walikota dapat melaksanakan PKM di tingkat desa/lurah,” kata Lestari.

Selain itu, dia menyebut ada pula Instruksi Mendagri Nomor 1 tahun 2021 dan SE Gubernur tentang Denpasar sebagai daerah wajib PPKM.

Apalagi saat ini Denpasar masuk zona merah positif Covid-19.

“Di Instruksi dan SE itu juga ada ruang melakukan upaya lebih aktif melakukan penanganan kasus di wilayahnya,” katanya.

Dengan analisis tersebut dan kasus yang terus meningkat, maka Denpasar memutuskan untuk melakukan PKM kembali seperti tahun 2020 lalu.

Namun yang menjadi pembeda yakni, jika tahun 2020 dilakukan di jalan-jalan dengan menyetop pengendara, kini dilakukan dengan pengaktifan satgas banjar/dusun.

Satgas ini akan melakukan pemantauan di sekolah, mall, pasar, termasuk jam operasional.

Baca juga: Pemotor Wanita Terlibat Kecelakaaan Tragis di Denpasar Bali, Begini Kondisi Kedua Korban

Baca juga: Dua Pengendara Motor Ibu-ibu Tabrakkan di Denpasar Bali, Satu Orang Dilaporkan Muntah Darah 

Juga tetap melaksanakan pengawasan warga yang tidak taat protokol kesehatan.

“Kalau misalnya saat berakhirnya PPKM tanggal 25, jika ada lonjakan kasus maka jam operasional akan tetap dibatasi. Namun jika menurun maka akan dilonggarkan sebelum tanggal 18 Februari, namun pengawasan tetap digelar,” katanya.

Adapun jumlah banjar/dusun yang terdata menerapkan PKM di Denpasar yakni 423 banjar/dusun.

Panjer Sudah Mulai PKM

Sebelumnya diberitakan, mulai Senin 18 Januari 2021 hingga Kamis 18 Februari 2021, Kelurahan Panjer bersama Desa Adat Panjer, Denpasar menggelar Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

PPKM tersebut dimulai pukul 08.00 hingga pukul 22.00 Wita setiap harinya.

Lurah Panjer, Made Suryanata mengatakan dalam pelaksanaan PPKM ini akan ada penjagaan di setiap banjar.

"Ada petugas yang berjaga di masing-masing banjar. Nanti petugas tersebut juga akan melakukan monitoring keliling wilayah banjarnya masing-masing," kata Suryanata ketika dikonfirmasi Tribun Bali, Senin (18/1/2021).

Ia mengatakan, adapun sasaran dalam pelaksanaan PPKM ini yakni penerapan protokol kesehatan masyarakat.

Tempat yang disasar mulai dari tempat yang berpotensi terjadinya kerumunan, pasar, hingga warung dan pengguna jalan.

Baca juga: Air Baku PDAM Denpasar Penuh Pasir dan Lumpur, Berimbas ke 30 Ribu Pelanggan

Baca juga: Ada Jasad Bayi di Sungai Rangda Denpasar, Tersangkut di Tangga Jukung Nelayan

Suryanata menyebutkan, di wilayahnya ada sebanyak 9 banjar.

Masing-masing banjar dalam setiap harinya akan dijaga oleh 10 orang petugas.

"Setiap hari dijaga petugas yang dibagi ke dalam dua shift. Shift pertama lima orang dan shift kedua ada lima orang," katanya.

Ia menambahkan, pembagian shift ini yakni pukul 08.00 - 15.00 Wita untuk shift pertama dan pukul 15.00 - 22.00 Wita untuk shift kedua.

"Di semua banjar jadinya total ada 90 pertugas yang berjaga setiap hari," katanya.

Petugas ini merupakan gabungan dari pecalang jagabaya dan Linmas.

Menurutnya, dilaksanakannya PPKM di tingkat Kelurahan dan Desa Adat ini dikarenakan dari Satgas melihat ketaatan masyarakat terhadap protokol kesehatan sudah menurun.

"Mungkin karena lama, jadi banyak masyarakat yang menganggap biasa saja dan mengabaikan protokol kesehatan, sehingga Satgas di sini menyelenggarakan PPKM," katanya.

Ia menambahkan, selain ketaatan masyarakat yang berkurang terhadap protokol kesehatan, kasus penularan Covid-19 juga semakin meningkat di Denpasar.

Sementara itu, Satgas Penanganan Covid-19 Kota Denpasar pada Minggu 17 Januari 2021 mencatat penambahan kasus positif sebanyak 78 orang yang tersebar di 33 desa/kelurahan

Berikutnya pasien sembuh tercatat bertambah sebanyak 19 orang.

Dari sebaran data diatas dapat dikatakan bahwa penularan Covid-19 di Kota Denpasar masih tergolong tinggi.

“Penularan kasus Covid-19 di Kota Denpasar masih tinggi, hari ini kasus positif bertambah sebanyak 78 orang, kasus sembuh bertambah 19 orang, kondisi peningkatan tren penularan ini harus menjadi perhatian serius bagi kita semua,” kata Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Kota Denpasar, I Dewa Gede Rai.

“Jangan lengah, titik-titik lengah telah menyebabkan tingkat kasus Covid-19 di Denpasar meningkat drastis, tanpa di sadari peningkatan ini jauh berbahaya dari rata-rata angka Covid-19 pada tahun 2020 lalu,” imbuhnya.

(*)

Sumber: Tribun Bali
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved