MDA Bali Minta Pelarangan Ogoh-ogoh Serangkaian Nyepi Tak Jadi Polemik, Sebut Kesehatan Alasan Utama

Laporan Jurnalis Tribun Bali, I Wayan Sui Suadnyana

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali dan Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Provinsi Bali mengeluarkan surat keputusan bersama (SKB) tentang Pelaksanaan Perayaan Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1943 di Bali.

SKB yang dikeluarkan pada 19 Januari 2020 itu salah satunya melarang adanya pengarakan ogoh-ogoh karena masih berada dalam situasi pandemi Covid-19.

Bendesa Agung Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali, Ida Panglingsir Agung Putra Sukahet menilai, pelarangan ogoh-ogoh yang ditiadakan serangkaian Hari Raya Nyepi pada Maret 2021 mendatang semestinya tidak menjadi polemik di masyarakat.

 "Arak-arakan ogoh-ogoh ditiadakan mestinya di masyarakat tidaklah menjadi polemik lagi. Karena mengapa? Bahwa kita dalam suasana pandemi, dimana Covid-19 ini semakin mengganas, semakin mengkhawatirkan," kata Sukahet saat ditemui awak media usai konferensi pers di kantornya, Sabtu, 23 Januari 2021.

Baca juga: Pengarakan Ogoh-ogoh Menjelang Nyepi 2021 Ditiadakan, Disbud Denpasar Akan Bahas Degan PHDI Dan MDA

Sukahet menuturkan, kasus terjangkit Covid-19 di Bali sudah sangat tinggi sekali,  rata-rata per harinya sudah mencapai 300 orang.

Bahkan kasus Covid-19 di Pulau Dewata pernah melonjak sebanyak hampir 500 orang per hari.

Oleh karena itu, menurutnya, protokol kesehatan harus ditaati.

Selain untuk meminimalisir penularan, protokol kesehatan ini juga memiliki aspek hukum.

"Aspek hukum itu bukan hukum di Bali, tapi hukum sudah nasional, kepolisian bisa bertindak. Ada aspek pidananya juga disamping aspek kesehatan," jelas Sukahet.