ASN di Gianyar Kelimpungan, Tunjangan Kesehatan Belum Cair hingga Berutang untuk Sambung Hidup

TRIBUN-BALI.COM, GIANYAR - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Gianyar yang saat ini berbasis aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pendapatan Daerah) yang disediakan Departemen Dalam Negeri (Depdagri), membuat Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gianyar kelimpungan.

Sebab aplikasi tersebut hingga saat ini belum maksimal.

Salah satu ketidakmaksimalnya adalah ketika pegawai meng-input data, data ini tidak langsung masuk ke database, tetapi terkadang 'loading' dalam waktu berhari-hari.

Baca juga: UPDATE RUU ASN, Nasib Tenaga Honorer, Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Kontrak Terbentur Anggaran

Baca juga: ASN di Gianyar Belum Gajian, Rp 54 M Sudah Masuk ke Kas Daerah

Baca juga: Larang ASN dan PNS Masuk Tiga Organisasi Terlarang Ini, Menpan RB Siapkan Sanksi Disiplin dan Pidana

Kondisi tersebut mengakibatkan berbagai permasalahan.

Setelah sebelumnya aplikasi ini menghambat pencairan gaji para ASN.

Kini, giliran tunjangan kesejahteraan (tukes) mereka yang belum bisa cair, bahkan hal ini sudah terjadi sejak Desember 2020.

Tukes biasanya cair setelah gaji keluar.

Rata-rata nilainya jutaan, untuk eselon IV sekitar Rp 2,5 juta, sementara untuk eselon II, sekitar Rp 20an juta. 

Baca juga: ASN yang Berpolitik Praktis di Badung Dikenai Sanksi Penundaan Kenaikan Gaji Berkala Selama 1 Tahun

Baca juga: ASN hingga Pegawai Kontrak Pemkab Tabanan Jalani Swab Test

Baca juga: Cuti Bersama Nataru, ASN dan Pegawai Pemkot Denpasar Diimbau Tidak Keluar Daerah

Tak cairnya tukes ini, menyebabkan para ASN  kesulitan ekonomi.

Sebab tak sedikit dari mereka yang selama ini memenuhi kebutuhan hidupnya dari tukes.