ASN yang Berpolitik Praktis di Badung Dikenai Sanksi Penundaan Kenaikan Gaji Berkala Selama 1 Tahun

TRIBUN-BALI.COM, MANGUPURA –  Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan inisial MD yang bertugas di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Badung akhirnya diberikan sanksi penundaan kenaikan gaji berkala selama satu tahun.

Sanksi tersebut diberikan lantaran kedapatan ikut berpolitik praktis pada pilkada tahun 2020.

Sanksi itu diberikan setelah keluarnya rekomendasi komisi ASN yang ditindaklanjuti langsung oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).

Bahkan pemanggilan MD sendiri dilakukan BKPSDM pada Kamis (10/12/2020)

Baca juga: Dana Hibah Pariwisata Termin II Sudah Masuk Kasda Tabanan, 19 Akomodasi Terima Ratusan Ribu Rupiah

Baca juga: Tanaman Porang Diekspor hingga ke Jepang, Petani di Tabanan Diharapkan Manfaatkan Lahan Tidur

Baca juga: Malam Gulita Jiwa

Kepala BKPSDM Kabupaten Badung, I Gede Wijaya saat dikonfirmasi membenarkan hal tersebut.

Pihaknya mengatakan sudah menindaklanjuti rekomendasi dari komisi ASN setelah ada laporan dari Bawaslu Badung.

“Dalam hal ini ada kewajiban Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), dan Bupati untuk menindaklanjuti komisi ASN tersebut,” jelasnya.

Dirinya juga mengakui telah melakukan pemanggilan kepada yang bersangkutan untuk menerima keputusan PPK.

 Dalam keputusan itu, kata Wijaya, ASN yang terbukti melanggar dari rekomendasi ASN diberikan sanksi berdasarkan PP No 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

“Dalam PP tersebut, ASN diberikan sanksi sedang atau penundaan kenaikan gaji berkala selama satu tahun,” tegasnya.

Dengan diberikan sanksi dari Komisi ASN, secara otomatis akan berlaku secara administrasi kepegawaiannya.

 Sehingga jika sudah berakhir sanksi tersebut, akan kembali normal dan penundaan kenaikan gaji berkala tidak akan berlaku lagi.

Selaku leading sector pihaknya di BKPSDM berharap ASN bisa bersama-sama menjaga netralitas ASN. 

“Imbauan ini akan menjadi ketaatan bila menjadi komitmen kepada yang bersangkutan. Komitmen ini sudah barang tentu sudah menjadi kewajiban bagaimana kita taat kepada ketentuan kepegawaian, diantaranya menjaga netralitas ASN,” tungkasnya.

Baca juga: 7 Pelinggih di Pura Dalem Tohjaya Denpasar Terbakar, Kerugian Diprediksi Hingga Miliaran Rupiah

Baca juga: Istri Paolo Rossi Unggah Foto Kenangan di Instagram disertai Pesan Mengharukan

Baca juga: Bocah Asal Buleleng Meninggal Akibat DBD, Demam 4 Hari, Dibawa ke RS Saat Kondisinya Sudah Lemah

Untuk diketahui sanksi diberikan kepada MD  karena yang bersangkutan telah terbukti melakukan pelanggaran Netralitas ASN dengan mengikuti kegiatan pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Badung yang dilakukan oleh petahana.