Berita Bali
Pemprov Bali Tunggu Cair Pinjaman Lunak Rp 9,9 T, Cok Ace Sebut untuk Modal Pekerja Pariwisata
Pemprov Bali Tunggu Cair Pinjaman Lunak Rp 9,9 T, Cok Ace Sebut untuk Modal Pekerja Pariwisata
Penulis: I Wayan Sui Suadnyana | Editor: Widyartha Suryawan
lihat foto
TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali sudah mengajukan pinjaman lunak pariwisata kepada Pemerintah pusat guna meringankan beban para pengusaha pariwisata Bali yang dihantam pandemi Covid-19.
Wakil Gubernur Bali, Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati (Cok Ace), berharap pinjaman lunak yang diajukan sebesar Rp 9,9 triliun ke pemerintah pusat itu bisa cair pada kuartal pertama tahun ini.
"Sedang diproses, mudah-mudahan kalau kita berharap di bulan Februari atau Q1 sudah bisa membantu kita," kata Cok Ace usai peresmian gedung Ombudsman RI Perwakilan Bali, Jumat 29 Januari 2021.
Pemprov Bali melalui Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) RI sebelumnya, Wishnutama Kusubandio, mengusulkan pinjaman lunak (soft loan) kepada Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi).
Pinjaman lunak digunakan sebagai modal kerja bagi pengusaha di sektor pariwisata dan pendukung pariwisata di Bali.
Pinjaman lunak yang diusulkan nilainya mencapai Rp 9.490.250.000.000 atau 7 persen dari kontribusi devisa Bali terhadap negara (kurs Rp 14.500).
Cok Ace menuturkan, pinjaman lunak tersebut diusulkan karena pandemi Covid-19 telah menimpa semua kalangan, termasuk UMKM dan pengusaha yang mempunyai tenaga kerja ratusan hingga ribuan.
• Jika Pariwisata Belum Pulih Desember 2020, Pemprov Bali Bakal Perjuangkan Kredit Lunak ke Pusat
• Sandiaga Uno Ajak Pengusaha Berkantor di Bali, Rancang Paket Work From Bali hingga Study From Bali
• Dihantam Pandemi, Bali Sudah Kehilangan Rp 116 Triliun dari Pariwisata
"Nah ini kita menjaga jangan sampai PHK. Karena kalau kita tarik karetnya ini sudah keras sekali," katanya.
Menurutnya, kontraksi yang dialami oleh pengusaha pariwisata di Bali sudah dari Januari lalu.
Jika tidak dibantu, Cok Ace khawatir akan ada PHK atau perumahan bagi pekerja dan tidak ada imbalan.
Saat ini, masih ada pelaku pariwisata Bali yang bisa mengatur anggaran perusahaannya sehingga bisa memberikan kompensasi kepada karyawan yang dirumahkan, walaupun nominalnya tidak banyak.
"Tapi kalau ini tidak segera kita carikan solusinya, saya khawatir itu tidak akan bisa dipenuhi lagi maka transaksi kita akan mandeg," jelasnya.
Maka dari itu, pihaknya mengajukan pinjaman lunak kepada pemerintah pusat yang nantinya bisa digunakan bagi pengusaha pariwisata untuk menggaji karyawan. (*)
