Profil Min Aung Hlaing, Panglima Militer di Balik Kudeta Myanmar

Sementara itu, pemimpin de facto Myanmar Aung San Suu Kyi tidak tinggal diam menghadapi kudeta militer di negeri itu.

Aung San Suu Kyi mengeluarkan seruan kepada rakyat Myanmar agar terus melawan kudeta militer.
Seruan tersebut disampai Suu Kyi sebelum dia ditahan militer pada Senin dini hari 1 Februari 2020.

Ketua Partai National League for Democracy (NLD) dalam unggahan di Facebook menyampaikan seruan Aung San Suu Kyi tersebut.

Pascapenahahan Aung San Suu Kyi, militer Myanmar menetapkan kondisi darurat di negara anggota ASEAN itu selama setahun.

Dalam pesannya yang dikutip AFP, Suu Kyi juga menegaskan kembali kemenangan telak NLD pada pemilu Myanmar 8 November 2020 lalu.

Menurut Suu Kyi, tindakan militer dapat membahayakan upaya negara melawan pandemi Covid-19.

Covid-19 di Myanmar mencatatkan lebih dari 140.000 kasus dan angka kematian di atas 3.000 orang.

Dalam unggahannya, wanita berusia 75 tahun itu juga menolak konstitusi tahun 2008 yang disusun militer Myanmar secara kontroversial, meski tetap mematuhinya sejak memasuki parlemen.

Konstitusi tersebut memberi militer Myanmar kewenangan untuk mengatur Kementerian Dalam Negeri, perbatasan, pertahanan utama, serta blok kursi parlemen.

Suu Kyi dan pemerintahannya berusaha keras mengubah undang-undang tersebut sejak memenangkan pemilu Myanmar 2015, tetapi hanya sedikit yang membuahkan hasil.

Kemudian selama masa jabatan sebelumnya, Aung San Suu Kyi menghindari klausul konstitusional yang membuatnya tak bisa menduduki kursi kepresidenan.

Suu Kyi lalu mengambil peran kepemimpinan de facto sebagai penasihat negara.

Kecaman Sekjen PBB 

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengecam keras penahanan pemimpin de facto Myanmar Aung San Suu Kyi.

"Sekretaris Jenderal mengecam keras penahanan Penasihat Negara Daw Aung San Suu Kyi, Presiden U Win Myint, dan para pemimpin politik lainnya menjelang sesi pembukaan parlemen baru Myanmar," kata juru bicaranya Stephane Dujarric.