Profil Min Aung Hlaing, Panglima Militer di Balik Kudeta Myanmar

"Situasi ini merupakan pukulan telak bagi reformasi demokrasi di Myanmar," lanjutnya dikutip dari AFP.

Dujarric menambahkan, pemilu Myanmar pada November tahun lalu telah memberikan partai National League for Democracy pimpinan Suu Kyi mandat kuat dari rakyat.

Pemilu itu disebutnya mencerimkan keinginan kuat rakyat Myanmar, untuk melanjutkan demokrasi yang mereka capai dengan susah payah.

Pernyataan dari Sekjen PBB juga mengecam militer Myanmar agar menghormati keinginan rakyat, dan mematuhi norma-norma demokrasi.

"Setiap perbedaan harus diselesaikan melalui dialog damai," kata pernyataan Sekjen PBB.

"Semua pemimpin harus bertindak demi kepentingan yang lebih besar bagi reformasi demokrasi Myanmar, terlibat dalam dialog yang bermakna, menahan diri dari kekerasan, dan sepenuhnya menghormati hak asasi manusia serta kebebasan fundamental."

Dewan Keamanan PBB berencana mengadakan pertemuan pada Kamis 4 Februari 2021 di Myanmar dengan utusan khusus PBB untuk negara itu, Christine Schraner Burgener.

Namun, sesi itu bisa dimajukan menjadi awal pekan ini karena situasi yang mendesak, ungkap seorang diplomat kepada AFP tanpa menyebut identintasnya.

Artikel ini sudah tayang di Kompas.com berjudul Deretan Kontroversi Min Aung Hlaing, Jenderal di Balik Kudeta Myanmar