Hasil Pertanian Tak Sebanding dengan Pajak, Distan Gianyar Bali Rancang Subsidi Pajak Lahan

TRIBUN-BALI.COM, GIANYAR - Dinas Pertanian (Distan) Gianyar tengah merancang subsidi pajak lahan pertanian.

Hal ini menyusun Perda Pelindung Lahan Pertanian Berkelanjutan Gianyar yang ditetapkan sebelumnya. 

Dirancangnya subsidi pajak ini tak terlepas dari keluhan para petani selama ini.

Di mana hasil pertanian tak sebanding dengan pajak yang harus dibayarkan.

Hal itu pula yang menjadi penyebab banyak lahan pertanian yang dialihfungsikan. 

• NTP Bali Turun 0,51 Persen di Januari 2021, Kondisi Pertanian Bali Berada di ‘Lampu Merah’

• Cuaca Ekstrem Berpotensi Timbulkan Penyakit pada Tanaman Padi, Begini Saran Kadis Pertanian Bangli

• 13,5 Hektar Lahan Pertanian di Klungkung Bali Tidak Dapat Air Irigasi, Ini Penyebabnya

Berdasarkan data Tribun Bali, Kamis 4 Februari 2021, persoalan pajak selama ini menjadi salah satu permasalahan besar para petani.

Terlebih jika lahan mereka berada di kawasan objek wisata. Sebab secara otomatis nilai JPOP mereka otomatis tinggi. 

Padahal hasil pertanian mereka tidak seberapa.

"Kalau hasil panen tidak bisa diharapkan, biaya operasional saja tidak nutup, apalagi dipakai buat bayar pajak," ujar seorang petani di Ubud belum lama ini.

Hasil pertanian yang tak menguntungkan itu menyebabkan banyak petani yang mengontrakkan atau menjual lahan sawahnya, atau mengalihfungsikan menjadi sesuatu yang memiliki nilai ekonomis.

Misalnya dijadikan garase mobil yang disewakan antara Rp200 ribu - 300 ribu per bulan per satu unit.

Terkait hak tersebut, Kepala Dinas Pertanian Gianyar, Made Raka tidak menampik hal tersebut.

Karena itu, saat ini  sedang membuat kebijakan berkait subsidi pajak lahan pertanian produktif.

Namun saat ini masih dalam proses kajian.

"Drafnya sudah tersusun, bagaimana teknisnya dan besarannya sedang dikaji," ujarnya.