Jokowi Lanjut PPKM Berskala Mikro, Berlaku 9 Februari, Pemkot Denpasar Mantapkan Sesuai Instruksi

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Setelah menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) jilid I dan II, Presiden Joko Widodo memutuskan PPKM Jawa-Bali berskala mikro dimulai pada Selasa, 9 Februari 2021.

PPKM berskala mikro akan dilakukan hingga ke desa atau banjar.

Sebelumnya, Jokowi menilai penerapan PPKM jilid I maupun II belum efektif dalam menekan penyebaran kasus positif Covid-19.

Sehingga dengan PPKM berskala mikro ini, akan memperbaiki penanggulangan Covid-19 di wilayah hulu seperti pedesaan.

• Jokowi Berencana Terapkan PPKM Berskala Mikro, Pemkot: Denpasar Tinggal Mantapkan Sesuai Instruksi

• Saat PPKM di Bali, Kasus COVID-19 Justru Meningkat

• Kunjungan Wisatawan ke Pantai Pandawa Menurun Imbas Adanya PPKM, Sebagian Pedagang Pilih Tak Jualan

Dalam PPKM berskala mikro ini, diharapkan setiap desa bisa mendirikan posko tanggap Covid-19 yang berperan sebagai pendamping tim pelacak untuk melakukan penelusuran penyebaran Covid-19.

Dengan demikian, masyarakat yang diisolasi harus 14 hari dikurung, dan harus diberi makan dan diawasi.

Terkait rencana penerapan PPKM berskala mikro ini, Pemkot Denpasar masih menunggu informasi secara resmi dari pusat.

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Kota Denpasar, I Dewa Gede Rai, mengatakan Denpasar akan siap menindaklanjuti edaran atau instruksi dari pusat.

“Kami belum menerima surat secara resmi, namun kami sudah mendengar lewat pemberitaan. Kami menunggu ada surat instruksi atau edaran lebih rinci yang mengatur apa yang harus dilakukan. Sekarang kan Denpasar masih menerapkan PPKM sampai tanggal 8 Februari,” katanya saat dihubungi Sabtu 6 Februari 2021 siang.

Untuk pelaksanaan PPKM berskala mikro ini, Dewa Rai mengatakan, Denpasar secara umum sudah menerapkan.

Hal ini sudah dimulai sejak penerapan PKM hingga PPKM saat ini,

“Kami sudah melaksanakan PKM maupun PPKM yang berbasis desa/kelurahan bahkan sampai tingkat banjar. Sekarang kami tinggal mantapkan apa yang belum dan kekurangannya disesuaikan dengan instruksi pemerintah pusat,” imbuhnya.

Dalam penerapan PKM maupun PPKM berbasis banjar ini, telah melibatkan unsur linmas, pecalang dan aparat desa.

“Sekarang kami menunggu arahan dan surat resmi saja. Setelah itu baru kami adakan rapat dan membahas apa yang perlu ditambahkan dan diperkuat,” katanya.

Seperti diketahui PPKM di Bali dilaksanakan di lima daerah yakni Denpasar, Badung, Gianyar, Tabanan, dan Klungkung.

Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri), pelaksanaan PPKM di Bali seharusnya hanya di Denpasar dan Badung.