Update PPKM Mikro: Upacara Hanya Dihadiri Pengurus dan Pemuput, Ada Sanksi Tegas Jika Melanggar

TRIBUN-BALI.COM, GIANYAR - Setelah Pemkab Gianyar menetapkan PPKM skala mikro per Selasa 9 Februari 2021 ini, kini Gianyar lebih mengutamakan sanksi ketat dalam penerapan protokol kesehatan (prokes) covid-19.

Hal itu karena upaya sosialisasi dan edukasi terkait pemutusan rantai covid-19 dinilai sudah cukup.

Tak hanya itu, sanksi hukum pidana pun menanti panitia acara jika melakukan kegiatan yang melanggar prokes.

• Rawan Atmaja Kritisi Jam Operasional, PPKM Skala Mikro Diterapkan Mulai Hari Ini di Bali

Sekda Gianyar, Made Gede Wisnu Wijaya mengatakan, pihaknya telah jajaran agar menerapkan sanksi secara ketat.

“Saya harap baik Satpol PP maupun kepolisian menerapkan sanksi secara ketat tanpa tumpang tindih. Karena sosialisasi dan pemberitahuan saya kira sudah cukup kita lakukan selama ini,” ujarnya.

Terkait upacara keagamaan, supaya benar-benar dibatasi anggotanya.

• Ini Beda PPKM Mikro dan PPKM Tahap Kedua di Bali, Ada yang Lebih Longgar

Di mana ia meminta, yang melaksanakan hanya pengurus adat saja.

Wisnu menegaskan, jika terjadi pelanggaran, hal tersebut dapat dikenakan sanksi pidana.

“Jika ada yang melaksanakan upacara agar membatasi krama yang hadir. Cukup pengurus dan pemuput karya."

"Jika masih ada yang melanggar akan ada konsekuensi hukumnya dan panitia penyelenggara yang bertanggung jawab,” imbuhnya.