Militer Myanmar Wajibkan Tuan Rumah Lapor Tamu yang Menginap

TRIBUN-BALI.COM, NAYPYIDAW - Militer Myanmar kini memberlakukan kembali sebuah undang-undang yang mewajibkan warga negara itu melaporkan setiap tamu yang menginap di rumahnya.

Di sisi lain polisi masih terus memburu para pendukung demonstran dalam unjuk rasa yang mengguncang negara itu sejak kudeta militer 1 Februari 2021.

Ketentuan baru itu tertuang dalam amandemen UU Tata Laksana Lingkungan atau Desa Myanmar yang diumumkan Sabtu malam 13 Februari 2021 lewat laman Facebook yang dikelola militer.

Ketentuan itu merupakan yang terbaru dari serangkaian perubahan UU yang dilakukan oleh militer sejak mengambilalih kekuasaan sipil.

Baca juga: Militer Myanmar Tangkap Peramal Muda yang Sedang Berdoa di Kuil, Eskalasi Aksi Protes Meningkat

Baca juga: Tabiat Militer Myanmar Sebagai Penguasa dan Ironi Kepemimpinan Aung San Suu Kyi

Eks pemerintahan sipil yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi, yang ditahan bersama kabinetnya, sudah mencabut ketentuan ini yang merupakan warisan militer sejak puluhan silam.

Di bawah amandemen yang diberlakukan kembali itu, warga Myanmar terancam hukuman denda atau penjara apabila tidak melaporkan tamu mereka kepada pihak berwenang.

Junta Myanmar pada Sabtu 13 Februari 2021 pun menangguhkan UU yang melarang pasukan keamanan menahan tersangka atau menggeledah properti pribadi tanpa persetujuan pengadilan.

Militer juga memerintahkan penangkapan para pendukung protes-protes massal menentang kudeta bulan ini sebagaimana dilansir dair VOA Indonesia.

Kudeta itu telah memicu protes-protes di jalanan terbesar dalam lebih dari satu dekade dan telah dikecam oleh negara-negara Barat.

Amerika Serikat (AS) mengumumkan beberapa sanksi yang diberlakukan terhadap para jenderal yang berkuasa. Negara-negara lain juga mempertimbangkan untuk menjatuhkan sanksi.

Sementara protes-protes anti-kudeta pecah lagi di Yangon, Naypyitaw dan tempat lain Sabtu, militer mengatakan telah mengeluarkan surat penangkapan terhadap tujuh pengkritik militer, karena komentar mereka di media sosial.

Warga diimbau memberitahu polisi apabila mereka mengetahui keberadaan para pengkritik itu, dan akan dihukum apabila melindunginya, kata tim informasi True News milik militer dalam pernyataan.

Asosiasi Bantuan bagi Bekas Tahanan Politik, sebuah kelompok pengawas Myanmar, mengatakan sedikitnya 384 orang telah ditahan di seluruh negara itu sejak kudeta, terutama dalam penyerbuan malam hari.

Bertindak Makin Keras

Diberitakan Tribun Bali sebelumnya, militer Myanmar bertindak semakin keras terhadap demonstran. Mereka bahkan menangkat seorang peramal muda yang sedang berdoa di kuil.

Tindakan tersebut memicu eskalasi aksi protes terhadap kudeta militer yang semakin meningkat.

Media setempat melaporkan, peramal muda bernama Hein Min Aung ditangkap di kota Okapala Selatan hari Kamis 11 Februari 2021.

Tentara menangkap Min Aung karena menyalakan lilin dan berdoa di kuil agar junta milirer gagal memimpin negara yang dulu bernama Burma tersebut.

Video peramal itu menjadi viral di media sosial dengan menunjukkan sosok Min Aung tengah menyalakan lilin dan mendoakan kegagalan kediktatoran militer Myanmar.

Baca juga: Militer Myanmar Berbaik Hati, Bebaskan 23.000 Tahanan Tapi Tetap Menahan Aung San Suu Kyi

Aksi protes di Yangon, kota berpenduduk terbesar di Myanmar, terus meningkat pada hari Jumat 12 Februari 2021. Para demonstran menuntut agar polisi segera membebaskan peramal tersebut.

Kendati dibatasi aturan jam malam, ratusan warga tetap berkumpul di depan kantor polisi tempat peramal Min Aung itu ditahan.

Pendemo tetap melakukan aksi meski polisi menolak permintaan mereka. Seorang pedemo bernama Zar Zar mengatakan para pedemo masih memprotes kepada polisi.

“Penangkapan itu tidak sesuai dengan hukum yang ada. Kami tidak bisa membiarkan itu terjadi," katanya kepada wartawan dari kantor berita Turki Anadolu melalui telepon.

Protes itu telah menarik ratusan orang dan dia memperkirakan bahwa setidaknya 300 orang masih melakukan demonstrasi pada pukul 8 malam waktu setempat.

Menurut seorang relawan yang memberikan layanan medis kepada para demonstran, protes-protes itu tampaknya akan berlangsung semalaman.

"Kami sendiri juga sudah di sini sejak dini hari, dan kami akan terus berdiri di sini selama mereka ada di sini," ungkap relawan anonim itu dikutip Anadolu.

Protes anti- kudeta militer skala besar terus berlanjut selama tujuh hari berturut-turut pada Jumat kemarin, setelah Myanmar diambil alih oleh militer dan menahan pemimpin de facto Aung San Suu Kyi 1 Februari 2021.

Pada hari Jumat 12 Februari, bentrokan terjadi antara pendukung Aung San Suu Kyi dan polisi. Dilaporkan ada tiga serangan langsung yang dilakukan oleh aparat keamanan.

Kantor hak asasi manusia (HAM) PBB menyebutkan, lebih dari 350 orang, termasuk pejabat, aktivis, dan biksu, ditangkap di Myanmar sejak kudeta Myanmar 1 Februari lalu.

Penyelidik HAM PBB untuk Myanmar mengatakan dalam sesi khusus Dewan Hak Asasi Manusia di Jenewa, bahwa terdapat "laporan yang berkembang, bukti foto" mengenai pasukan keamanan telah menggunakan amunisi yang mengarah langsung ke demonstran, seperti yang dilansir dari Reuters.

Tindakan ini dianggap telah melanggar hukum internasional. Penyelidik khusus HAM, Thomas Andrews mendesak Dewan Keamanan PBB untuk mempertimbangkan sanksi dan embargo senjata, menurut laporan Reuters pada Jumat 12 Februari 2021.

Myint Thu, duta besar Myanmar untuk PBB di Jenewa, mengatakan pada sesi tersebut bahwa Myanmar tidak ingin "menghentikan transisi demokrasi yang baru lahir di negara itu," dan akan melanjutkan kerja sama internasional.

Protes yang sebagian besar berlangsung damai, pada Jumat (12/2/2021) adalah yang terbesar sejauh ini, menurut laporan Reuters, terjadi sehari setelah Washington menjatuhkan sanksi pada para jenderal yang memimpin pengambilalihan.

Tiga orang terluka ketika polisi menembakkan peluru karet untuk membubarkan kerumunan puluhan ribu orang di kota tenggara Mawlamyine, kata seorang pejabat Palang Merah Myanmar kepada Reuters.

Rekaman yang disiarkan oleh Radio Free Asia tersebut menunjukkan polisi menyerang para pengunjuk rasa, mengambil salah satu pengunjuk rasa dan memukul kepalanya.

"Tiga tembakan. Satu kepada perempuan di perut, satu kepada pria di pipinya dan satu pria di lengannya," ujar pejabat Palang Merah Kyaw Myint, yang menyaksikan bentrokan.

Beberapa orang di Mawlamyine ditangkap, tetapi kemudian dibebaskan ketika ribuan orang berdiri di luar kantor polisi dan menuntut mereka dibebaskan, menurut rekaman langsung yang disiarkan oleh Radio Free Asia.

Sebuah siaran oleh Radio dan Televisi Myanmar (MRTV) yang dikelola pemerintah mengatakan bahwa polisi telah menembakkan 10 peluru karet karena pengunjuk rasa "melanjutkan tindakan kekerasan tanpa menyebar dari daerah tersebut".

Namun, di laporan itu tidak menyebutkan ada orang yang terluka.

Para dokter mengatakan mereka tidak memperkirakan seorang wanita berusia 19 tahun yang ditembak selama protes di ibu kota Naypyitaw pada Selasa akan bertahan.

Dia luka di kepala dengan peluru yang ditembakkan oleh polisi, kata saksi mata.

Di kota terbesar Yangon pada Jumat, unjuk rasa ratusan dokter dengan jas putih dan scrub medis pawai melewati pagoda emas Shwedagon, sementara di bagian lain kota, penggemar sepak bola yang mengenakan perlengkapan tim berbaris dengan plakat lucu.

Aksi unjuk rasa lain terjadi di Naypyitaw, kota pesisir Dawei, dan di Myitkyina, ibu kota negara bagian Kachin utara, para pemuda memainkan musik rap dan menggelar dance-off.

Raksasa media sosial Facebook mengatakan akan memotong visibilitas konten yang dijalankan oleh militer Myanmar, dengan mengatakan mereka "terus menyebarkan informasi yang salah" setelah merebut kekuasaan.

Para jenderal telah berusaha untuk membenarkan pengambilalihan mereka dengan mengatakan ada kecurangan dalam pemilihan November lalu yang dimenangkan oleh Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) Suu Kyi, sebuah klaim yang ditolak oleh komite pemilihan negara itu.

Artikel ini sudah tayang di Kompas.com berjudul Militer Wajibkan Warga Myanmar Lapor Tamu yang Menginap