Berita Bali
Pangdam IX/Udayana Ikuti Rapim TNI dari Makodam, Bahas Isu Covid-19 hingga Stabilitas Negara
Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc., mengikuti secara langsung Rapat Pimpinan (Rapim) yang dipimpin oleh Panglima TNI Marsekal TNI
Penulis: Adrian Amurwonegoro | Editor: Wema Satya Dinata
lihat foto
"Terkait HAM (Hak Asasi Manusia,-red), dalam pelaksanaan Rapim TNI-Polri maupun Rapim TNI, kita harus melihat untuk menghindari tindakan pelanggaran HAM sebagaimana perintah Bapak Presiden," tegas Pangdam Udayana sebagaimana disampaikan Panglima TNI
Baca juga: Pangdam Udayana: Disiplin Prokes Hal Simpel, Tak perlu Biaya Banyak Tapi Mujarab Atasi Covid-19
Oleh sebab itu, pemahaman HAM harus benar-benar disosialisasikan sampai ke tingkat bawah.
Di samping itu, pandemi Covid-19 dijadikan momentum untuk meninjau kembali kemampuan Biomedis dan Nubika TNI.
Saat ini negara sedang berfokus dengan agenda prioritas pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19 dan tentunya juga dalam pemulihan ekonomi nasional (PEN).
"Presiden RI, Ir. Joko Widodo secara langsung telah memerintahkan TNI untuk membantu kedisiplinan protokol kesehatan 3M termasuk juga mendukung pelaksanaan 3T," terangnya.
Saat melaksanakan PPKM tingkat mikro seperti halnya di Bali, Presiden juga memerintahkan TNI untuk menyiapkan vaksinator, sehingga dalam pelaksanaannya, TNI terlibat langsung dalam pelaksanaan vaksinasi kepada seluruh masyarakat Indonesia.
Operasi penegakan disiplin Prokes 3M termasuk mendukung Operasi 3T dinilai cukup berhasil.
Dan yang tidak kalah penting adalah optimalisasi peran dan fungsi dari Babinsa, Babinpotmar dan Babinpotdirga yang bertugas sebagai tracer Covid-19. Mereka tergabung dengan para petugas dari instansi lain.
Pada awal tahun 2021 ada 3 Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Tupok TNI yang harus diketahui oleh seluruh Prajurit TNI yaitu PP Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2019, dan yang kedua Perpres Nomor 7 Tahun 2021 dan Perpres Nomor 8 Tahun 2021.
"Untuk menghadapi perkembangan situasi sosial-politik nasional yang dinamis. Kita harus memberdayakan pembinaan ketahanan wilayah untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, karena hal tersebut sangat dibutuhkan agar dinamika sosial-politik tidak mempengaruhi stabilitas nasional," jelas dia.(*)
