PTUN Kabulkan Gugatan Tommy Soeharto, Kemenkumham Belum Bersikap

TRIBUN-BALI.COM, JAKARTA - Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) RI bekum bersikap terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang mengabulkan gugatan Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto selaku Ketua Umum Partai Berkarya.

Kemenkumkah masih mempelajari putusan tersebut. Tommy menggugat Menteri Hukum dan HAM RI terkait keputusan mengesahkan kepengurusan DPP Partai Berkarya pimpinan Muchdi Purwopranjono.

“Terkait ini akan kita lihat dan pelajari dulu ya keputusan pengadilannya,” kata Kepala Bagian Humas Kemenkumham Tubagus Erif, Kamis 18 Februari 2021.

Baca juga: Profil Tommy Soeharto yang Menggugat Pemerintah Indonesia Sebesar Rp 56 Miliar

Baca juga: Proyek Tol yang Digugat Tommy Soeharto Milik CMNP, Mayoritas Sahamnya Pernah Dimiliki Tutut Soeharto

Menurutnya, sesuai mekanisme yang berlaku, masih tersedia waktu selama 14 hari untuk menelaah putusan tersebut.

“Nanti setelah itu baru Kemenkumham ambil sikap,” ujarnya.

Dilansir dari situs Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PTUN Jakarta, perkara dengan nomor 182/G/2020/PTUN.JKT tersebut diputus hakim PTUN pada tanggal 16 Februari 2021.

Dengan dikabulkannya gugatan Tommy, dua Surat Keputusan (SK) Menkumham nomor M. HH-16.AH.11.01 Tahun 2020 dan nomor M. HH-17.AH.11.01 Tahun 2020 dinyatakan batal.

Rinciannya, kedua SK itu mengatur tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Berkarya dan Pengesahan Perubahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Beringin Karya (Berkarya) Periode 2020-2025.

Majelis hakim mewajibkan Menteri Hukum dan HAM RI selaku tergugat untuk mencabut dua keputusan tersebut. Terakhir, majelis hakim menghukum tergugat dan tergugat II intervensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 384.000.

Majelis hakim mewajibkan Menteri Hukum dan HAM RI selaku tergugat untuk mencabut dua keputusan tersebut.

“Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 384.000,” demikian bunyi amar putusan seperti dilansir dari situs SIPP PTUN Jakarta.

DPP Partai Berkarya kubu Muchdi berstatus sebagai tergugat II dalam gugatan tersebut setelah mengajukan permohonan intervensi sebagaimana ditetapkan dalam putusan sela.

Dualisme kepengurusan Partai Berkarya bermula ketika sejumlah kader menilai kepemimpinan Tommy Soeharto kala menjabat sebagai ketua umum tidak berjalan dengan baik.

Sejumlah kader Partai Berkarya kemudian membentuk Presidium Penyelamat Partai untuk meminta Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) dipercepat.

Meski sejumlah pengurus partai kemudian diberhentikan, Presidium Penyelamat Partai tetap menggelar Munaslub pada Juli 2020.