Angka Kesembuhan Covid Tinggi Selama PPKM, Suarjaya Harap Dengan PPKM Dapat Turunkan Kasus Positif

Laporan Wartawan Tribun Bali, Ni Luh Putu Wahyuni Sri Utami

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Pemerintah akan memperpanjang kembali PPKM Mikro Jawa-Bali pada 23 Februari hingga 8 Maret 2021.

Lalu apakah PPKM tersebut akan efektif untuk mencegah penyebaran Covid-19 ?

Ketika ditemui Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali, dr. Ketut Suarjaya memberikan tanggapan.

"PPKM yang akan diperpanjang lagi mudah-mudahan efektif karena PPKM yang ketiga ini juga menghasilkan dampak seperti terjadi penurunan kasus astungkara dengan PPKM diperpanjang kasus dapat menurun terus," katanya, Minggu 21 Februari 2021.

Baca juga: Pelaksanaan PPKM Mikro Diperpanjang, Pemerintah Klaim Kasus Aktif Covid-19 Menurun Signifikan

Baca juga: PPKM Mikro Diperpanjang hingga 8 Maret 2021, Ini yang Menjadi Fokus Bali

Baca juga: Penerapan Pilot Project Posko Desa di Bali Mulai Dicek Kesiapannya, Optimalkan Perpanjangan PPKM

Sementara, pihaknya juga sudah melakukan evaluasi terkait kegiatan PPKM tahap ketiga yang telah berlangsung.

Selain itu, ia juga berharap semoga dengan diperpanjang kegiatan PPKM ini dapat terus menurunkan angka positif Covid-19 di Provinsi Bali.

"Kemarin kan angka positif kembali menurun, angka kesembuhan meningkat untuk pada angka kematian mungkin masih stagnan ya. Mudah-mudahan kita lanjut ke perpanjangan ini semoga berdampak positif terus apalagi ditambah dengan kegiatan vaksinasi dengan sasaran lebih banyak kita berharap kasus agar terus menurun. Yang penting kita semua disiplin," imbuhnya.

PPKM Mikro Diperpanjang hingga 8 Maret 2021, Ini yang Menjadi Fokus Bali

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro resmi diperpanjang sampai 8 Maret 2021 mendatang. 

Kasdam IX/Udayana Brigjen TNI Candra Wijaya bersama Kepala Pelaksana BPBD Bali Drs. I Made Rentin, AP., M.Si., mendiskusikan tentang Perkembangan Pelaksanaan PPKM Mikro dan Posko Covid-19 Desa/Kelurahan.

Diskusi itu dilaksanakan dalam Rapat Koordinasi Satgas Penanganan Covid-19 yang dipimpin oleh Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Nasional Letjen TNI Doni Monardo.

Seperti disampaikan Kasdam IX/Udayana sebagaimana paparan Waasops Panglima TNI Marsma TNI Ir. Tedi Rizalihadi S., M.M., di Ruang Yudha Puskodalopsdam IX/Udayana, Denpasar, Bali, Sabtu 20 Februari 2021

"Gelar kekuatan TNI di 7 Provinsi Prioritas mencakup 5 Kodam termasuk Kodam IX/Udayana di wilayah Provinsi Bali berjumlah 1.100 personel Komando Tugas Gabungan Terpadu (Kogasgabpad) guna mendukung pelaksanaan Operasi PPKM Mikro," terangnya.

Lanjutnya, pembentukan Pos Komando Mikro di 7 Provinsi Prioritas, khususnya di wilayah Kodam IX/Udayana yakni di Provinsi Bali secara keseluruhan terdapat 716 desa dan kelurahan dengan 770 anggota Babinsa telah membentuk 716 Posko di desa dan kelurahan. 

"Dengan demikian Provinsi Bali telah mencapai 100% Pembentukan Posko ketimbang wilayah lainnya yang pastinya memiliki kendala masing-masing," sebutnya. 

Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Bali Drs. I Made Rentin, AP., M.Si., menyampaikan, bahwa pelaksanaan PPKM Mikro di Bali berbasis Desa Adat bersinergi dengan Desa/Kelurahan yang ada di Provinsi Bali. 

Sejak awal penanganan Covid-19 di Februari 2020, sesungguhnya Gubernur Bali I Wayan Koster telah mengaktivasi Posko Satgas Gotong Royong Berbasis Desa Adat.

Di dalamnya terdapat anggota dari unsur adat, Pecalang, Babinsa dan Bhabinkamtibmas yang bersinergi dalam melakukan upaya 3T dan 3M secara optimal.

"Salah satu indikasi meningkatnya kasus Covid-19 di Bali karena adanya berbagai kegiatan sosial budaya, adat dan agama," ucapnya.

Oleh sebab itu, Gubernur Bali telah menyikapi dengan menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Gubernur dengan Majelis Desa Adat (MDA) dan Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Provinsi Bali.

"Memutuskan bahwa tidak melarang penyelenggaraan kegiatan Upacara Agama namun harus dengan jumlah kehadiran orang yang dibatasi serta mensyaratkan agar minimal melakukan Rapid Test Antigen," ungkap Kalaksa BPBD Bali.

Sementara itu, Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Nasional Letjen TNI Doni Monardo menyampaikan, perpanjangan PPKM Mikro dilakukan pada tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan 8 Maret 2021 yang akan datang. 

"Penanganan Covid-19 ini kita harapkan bisa lebih sukses karena melibatkan instrumen pemerintah terdepan di tingkat rendah yaitu Kepala Desa dan Lurah," ungkap Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Nasional.

Letjen Doni Monardo menuturkan, bahwa yang dilakukan Pemerintah dalam beberapa minggu terakhir ini telah menunjukan tren yang menggembirakan, sebab kasus aktif sudah menurun cukup drastis. 

"BOR (Bed Occupancy Rate) di seluruh Rumah Sakit rujukan Covid-19 khususnya di 7 Provinsi yang menjadi prioritas utama pemerintah saat ini juga telah mengalami penurunan yang cukup signifikan," sebutnya.

Adapun turut hadir mendampingi Kasdam IX/Udayana dalam Rakor di Ruang Yudha Puskodalopsdam IX/Udayana, yakni Kakesdam IX/Udayana, Karumkit Tk. II Udayana dan Waas Ops Kasdam IX/Udayana. (*)

(Adrian Amurwonegoro)