“Pergub yang keluar kemarin menurut kami adalah jebakan, karena yang melanggar akan langsung kena pidana dengan denda yang besar, dan warung akan di-police line,” katanya.

Sementara, sebelum keluarnya Pergub ini, sanksinya hanya sidang tindak pidana ringan.

“Ini warung kecil, ngurus badan hukum, apalagi cukai, akan semakin mahal biayanya. Hal ini juga berimbas pada harga jual,” katanya.

Padahal sasarannya adalah warga penikmat arak dengan ekonomi menengah ke bawah.

Sementara jika kena cukai, dari perhitungan kasar Unggit, harga arak menjadi Rp 140 ribu yang semula hanya Rp 28 ribu perbotol.

“Jadinya, kami kan tidak bisa menjual untuk orang sekitar sini,” katanya.

Ia pun mengaku aturan yang dibuat lebih menguntungkan pebisnis besar ketimbang petani arak dan pedagang arak kecil.

Dirinya pun berharap, apa yang tertuang dalam Perpres ini, dalam pelaksanaannya benar-benar berpihak pada petani arak dan bukan pada pebisnis besar.

“Harapannya, pemerintah pusat bisa mewadahi pelaku atau pengusaha arak seperti ini, melindungi kami, mensejahterakan kami, dan mempermudah dalam perijinan,” kata Unggit yang mengaku mengambil arak dari Sidemen, Karangasem.

Tanggapan serupa dikatakan oleh seorang pengecer arak dari Sanur, Denpasar, Wayan Odah.