Dewan Buleleng Soroti Pasar Banyuasri Tak Kunjung Ditempati Pedagang

TRIBUN-BALI, SINGARAJA - Fraksi Golkar DPRD Buleleng menyoroti Pasar Banyuasri dalam rapat paripurna yang digelar pada Senin 1 Maret 2021.

Pasalnya, pasar yang sudah selesai direvitalisasi sejak akhir Desember 2020 kemarin hingga saat ini belum bisa digunakan oleh para pedagang untuk berjualan.

Dalam rapat paripurna, Juru Bicara Fraksi Golkar Buleleng, Ketut Dody Tisna Adi mengatakan, berdasarkan isu yang berkembang,  biaya operasional pasar yang dibangun dengan nilai Rp 159.5 Miliar itu cukup besar, sehingga Pemkab Buleleng melalui PD pasar berencana menaikkan tarif sewa.

Sementara dalam situasi pandemi ini, pedagang nampaknya merasa keberatan.

Baca juga: Soal Pengelolaan Pasar Banyuasri Buleleng, Badan Pengawas Usulkan Skema Kerjasama Pemanfaatan Aset

Sementara Ketua Fraksi Golkar DPRD Buleleng, I Nyoman Gde Wandira Adi ditemui seusai mengikuti rapat paripurna mengatakan,  pihaknya meminta kepada Bupati Buleleng Putu Agus Surdanyana agar segera memanfaatkan pasar yang telah selesai direvitalisasi tersebut.

Termasuk dengan rencana menaikan tarif sewa.

"Mumpung masa pemeliharaan bangunan memang masih tanggung jawab pihak rekanan. 

Jangan sampai masa pemeliharaan sudah habis baru ditempati oleh pedagang sehingga kalau terjadi kerusakan akan jadi kerugian Pemkab.

Kalau sekarang dimanfaatkan kan masih bisa dilihat apakah material bangunan yang digunakan sudah sesuai atau tidak, sehingga pihak rekanan bisa bertanggung jawab," ucapnya.

Sementara terkait kenaikan tarif, Wandira berharap agar Pemkab bisa menundanya hingga masa pandemi Covid-19 usai.

 "Jangan dulu naikkan tarif retribusi, walaupun PD Pasar sangat terbebani karena biaya operasional begitu tinggi. Situasi ini harus diperhatikan oleh Pemkab," tutupnya.

Terpisah, Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana tidak menampik hingga saat ini pihaknya masih berupaya menemukan solusi berapa sekiranya harga sewa lapak lapas Banyuasri, dengan meminta petunjuk kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan Badan Pembangunan (BPKP) Bali.

Berdasarkan penilaian tim appraisal independen kata Suaradnyana sejatiya ditemukan variabel harga sewa toko dari Rp 130.000 sampai Rp 170.000 ribu.

Namun harga itu dinilai cukup tinggi oleh para pedagang, mengingat masih dalam situasi pandemi covid-19.

Baca juga: Progres Revitalisasi Pasar Banyuasri Buleleng Capai 99%,Pengelola & Pedagang Diimbau Jaga Kebersihan

“Saya juga terkejut, karena harga sewanya cukup tinggi. Sedangkan analisa saya maksimal di angka Rp. 15.000 sampai Rp. 20.000 yang saya inginkan.